TRIBUN-MEDAN.COM - Cipayung Plus Sumatera Utara: IMM, PMII, HIMMAH, KAMMI dan GMKI Sumut-NAD, menyampaikan sikap refleksi terhadap kondisi Sumatera Utara dalam Peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia.

Lima organisasi ini menegaskan jika kemerdekaan jangan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh. 

"Kemerdekaan harus dimaknai sebagai ruang untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tegaknya hukum. Kami melihat masih banyak persoalan mendasar di Sumut yang harus segera diselesaikan," ujar Perwakilan Cipayung Plus Sumut, Rahmat Taufik Pardede.

Adapun poin Pernyataan sikap Cipayung Plus Sumut, yakni:

1. Menyelesaikan 'Ledakan' Pengangguran

Pengangguran di Sumut menjadi yang tertinggi di Indonesia. Banyak lulusan perguruan tinggi tidak terserap di dunia kerja, sementara sektor industri dan UMKM belum mendapat dukungan maksimal.

"Pengangguran yang dibiarkan akan memicu kemiskinan, kriminalitas dan hilangnya potensi generasi muda. Pemerintah harus hadir menciptakan lapangan kerja baru," kata Rahmat.

2. Menangani Kriminalitas dan Menjaga Kamtibmas

Kasus begal, pencurian, perampokan, hingga tindak kekerasan masih marak di berbagai daerah di Sumut. Kondisi ini mengancam rasa aman masyarakat.

"Jika keamanan tidak terjamin, investor enggan masuk, pariwisata tidak berkembang dan rakyat hidup dalam ketakutan," tambahnya.

3. Menyelesaikan Konflik Agraria

Konflik lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah masih sering terjadi, mulai dari perkebunan, kawasan hutan, hingga tanah adat.

4. Menindak Perusahaan Perusak Ekologi

Banyak perusahaan di Sumut merusak hutan, mencemari sungai, dan mengabaikan dampak lingkungan.

"Kerusakan alam adalah kerusakan masa depan. Pemprov harus tegas mencabut izin dan memberi sanksi pada perusahaan nakal," ucap perwakilan Cipayung Plus, Chrisye Sitorus.