Dengan demikian, perincian gaji pokok DPR meliputi:

• Gaji Ketua DPR RI: Rp 5.040.000
• Gaji pokok Wakil Ketua DPR RI: 4.620.000
• Gaji pokok anggota DPR RI: Rp 4.200.000.

Tunjangan DPR RI

Selain gaji pokok, anggota DPR dan DPD juga mengantongi tunjangan, mulai dari tunjangan melekat, tunjangan kehormatan, hingga uang sidang. Besaran tunjungan tersebut diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.

Dikutip dari Kompas TV, berikut sejumlah tunjangan yang diterima anggota DPR:

Tunjangan DPR RI yang melekat per bulan:

• Tunjangan suami atau istri: 10 persen dari gaji pokok atau Rp 420.000
• Tunjangan anak: 2 persen dari gaji pokok atau Rp 84.000 per anak (maksimal dua anak)
• Tunjangan jabatan anggota: Rp 9.700.000
• Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa)
• Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813
• Uang sidang/paket: Rp 2.000.000.

Tunjangan DPR RI lain per bulan:

• Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000
• Tunjangan komunikasi: Rp 15.554.000
• Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000
• Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
• Asisten anggota: Rp 2.250.000.

Jika semua komponen di atas dijumlahkan, seorang anggota DPR mendapat gaji dan tunjangan lebih dari Rp 50 juta per bulan.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan