Aksi Demonstrasi Berujung Ricuh saat Hujan, Polisi Amankan Tujuh Orang Diduga Provokator 

"Ketiga meminta kepada Pemerintah Kota Binjai agar segera melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD retribusi parkir yang menjadi ladang kebocoran," ujar Rahmad.

Selanjutnya, mereka menuntut agar DPRD Kota Binjai menyampaikan somasi dari rakyat Kota Binjai kepada DPR RI, agar menjaga kesakralan kantor DPR RI.

"Mengingatkan Wali Kota Binjai atas pemberlakuan PMK 85/2024 yang terbukti tidak pro rakyat. Membentuk satgas retribusi parkir dengan melibatkan rakyat, mahasiswa, dan pemuda sebagai bentuk pengawasan nyata terhadap kebocoran PAD," kata Rahmad.

"Mengultimatum DPRD Kota Binjai untuk lebih tegas dalam menjalankan pengawasan, jika tidak DPRD sama aja telah berkhianat kepada rakyat Kota Binjai khususnya," sambungnya.

Dengan ini Rahmad menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah gerakan moral mahasiswa untuk membela kepentingan rakyat.

Ketua DPRD akan Panggil Wali Kota 

Ketua DPRD Binjai, Gusuartini Br Surbakti hadir di tengah-tengah massa aksi, menerima segala aspirasi dan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat.

"Di sini memang tempat menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Kami juga meminta selama menggelar aksi jangan ada ribut-ribut, dan jangan anarkis," ujar Gusuartini.

Lanjut Gusuartini, DPRD Kota Binjai mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang dialami salah seorang ojek online (ojol) yang meninggal dunia saat aksi yang terjadi di Jakarta.

"Terhadap somasi yang seperti disampaikan, akan kami sampaikan ke pihak yang terkait. Dan Bu Sekwan catat ini apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Kami akan kawal sepenuhnya. Termasuk kami akan panggil wali kota soal PMK 85/2024 yang tidak pro rakyat," kata Gusuartini.

Usai mendengar jawaban Ketua DPRD Kota Binjai, massa aksi pun melakukan pembakaran ban. Terakhir mahasiswa dan masyarakat membubarkan diri dengan kondusif.