Ekonomi Politik Hilirisasi Massal Prabowo  

Oleh: Jannus TH Siahaan
Dosen Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Darma Agung

DI bawah komando Presiden Prabowo Subianto, narasi pembangunan nasional nampaknya sudah tidak lagi sekadar melanjutkan apa yang telah dimulai oleh pendahulunya. 

Kini, desain makro-nasional yang secara agresif mencoba mengonversi seluruh spektrum kekayaan alam nusantara menjadi kekuatan manufaktur akan menjadi andalan utama pemerintah ke depan, terutama di dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. 

Strategi tersebut secara ciamik tertuang dalam visi Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan merupakan upaya sistematis untuk memutus rantai ketergantungan historis terhadap ekspor komoditas mentah yang selama berdekade-dekade memerangkap Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran lima persen.
 
Rencana besar hilirisasi ini mencakup 21 komoditas strategis dari delapan sektor utama, mulai dari mineral, batubara, minyak bumi, gas, hingga sektor-sektor kerakyatan seperti perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. 

Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2035 menjadi dokumen teknokratis yang memandu transformasi dari sekadar mengekspor bijih nikel menjadi sel baterai kendaraan listrik, dari konsentrat tembaga menjadi katoda dan kawat tembaga, hingga dari rumput laut mentah menjadi karagenan dan bioplastik. 

Baca juga: Inilah 13 Daftar Proyek Hilirisasi Tahap II, Prabowo Sebut Jalan Satu-satunya agar Bisa Lebih Makmur

Proyeksi kontribusi ekonominya sangat ambisius, yakni menargetkan sektor manufaktur kembali menyumbang di atas 25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
 
Langkah radikal ini diambil sebagai respons atas fenomena deindustrialisasi dini yang telah menggerus daya saing nasional. Harus diakui bahwa Indonesia telah terlalu lama menderita "penyakit Belanda" atau Dutch Disease, di mana ketergantungan pada kekayaan alam mentah membuat struktur ekonomi menjadi rapuh dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. 

Sebagai ilustrasi, selama bertahun-tahun Indonesia mengekspor katoda tembaga namun hanya mampu menyerap 24 persen di dalam negeri, sementara sisanya dikirim keluar hanya untuk diimpor kembali dalam bentuk produk jadi. 

Strategi Prabowo ingin mengubah paradigma ini secara total, dari bangsa yang sekadar menjual tanah air menjadi bangsa produsen.
 
Namun, menggerakkan mesin hilirisasi massal tentu membutuhkan prasyarat yang sangat berat dan dana yang luar biasa besar. 

Investasi awal yang diperlukan mencapai ratusan miliar dolar untuk membangun infrastruktur pengolahan di seluruh pelosok negeri. 

Baca juga: Di Medan, Wamenperin Ungkap Kekayaan Alam Sumut dan Tantangan Hilirisasi

Tidak hanya modal, tantangan transfer teknologi dan penyediaan energi yang terjangkau menjadi batu sandungan yang juga sulit dibantah. 
Industri hilir seperti smelter bersifat lapar energi dan sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik. 

Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia nasional juga masih mengalami ketimpangan besar di mana data menunjukkan hanya sekitar 12 persen lulusan vokasi yang benar-benar siap dengan standar industri manufaktur modern.
 
Di sinilah peran sentral diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Sebagai lembaga super-holding investasi baru, Danantara dirancang untuk menjadi "otak dan otot" finansial negara dengan mengonsolidasikan aset tujuh BUMN raksasa, mulai dari Pertamina, PLN, hingga bank-bank Himbara. 

Dengan target aset kelolaan mencapai 900 miliar dolar AS, Danantara diproyeksikan sebagai instrumen untuk menghimpun modal jangka panjang dan menarik mitra swasta strategis tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Artinya, negara kini tidak lagi hanya berperan sebagai regulator di pinggir lapangan, melainkan pemain aktif yang melakukan intervensi langsung dalam pembentukan pasar.
 
Keterlibatan masif negara melalui Danantara ini bukan tanpa risiko, karena membawa imbas  ekonomi politik yang cukup kompleks. Salah satu perubahan paling fundamental yang mengundang kritik tajam adalah transisi pengelolaan dividen BUMN.

Mulai 2026, dividen dari perusahaan negara tidak lagi disetorkan langsung ke kas negara untuk membiayai belanja rutin seperti pendidikan dan kesehatan, tapi dikelola kembali oleh Danantara untuk reinvestasi industri.

Keputusan ini berpotensi menciptakan lubang fiskal yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Jika dividen netto BUMN yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dialihkan sepenuhnya, maka pemerintah harus bekerja ekstra keras mencari sumber pajak baru atau menambah beban utang guna menutup defisit APBN.
 
Dari perspektif tata kelola pun, penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) dalam regulasi Danantara menjadi pisau bermata dua.