Ekonomi Politik Hilirisasi Massal Prabowo  

Di satu sisi, doktrin ini memberikan perlindungan bagi pengelola investasi untuk mengambil keputusan berani tanpa takut dikriminalisasi atas risiko bisnis yang wajar. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang independen dan transparansi radikal, BJR berisiko menjadi tameng hukum yang mengaburkan batas antara kerugian bisnis murni dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. 

Pengalaman pahit di berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga super-holding yang memiliki kedekatan struktural terlalu intim dengan elit kekuasaan sangat rentan terhadap praktik pemburuan rente dan inefisiensi birokrasi.
 
Lebih lanjut, potensi korupsi menjadi ancaman laten mengingat besarnya dana yang dikelola dan "hak istimewa" yang melekat pada Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Adanya laporan mengenai kebocoran dana pembangunan pada proyek-proyek besar sebelumnya harus menjadi alarm keras.

Risiko moral hazard muncul ketika keputusan investasi tidak lagi didasarkan pada perhitungan kelayakan ekonomi yang ketat, melainkan pada preferensi politik atau kepentingan kelompok tertentu. Jika Danantara dikelola secara partisan, maka ia justru akan menjadi beban negara di masa depan, alih-alih menjadi motor kemakmuran.


Selain itu, dominasi negara dalam pasar juga berisiko memicu efek crowding out, di mana sektor swasta merasa terpinggirkan karena tidak memiliki akses istimewa terhadap lahan, modal murah, dan perizinan yang dimiliki oleh entitas negara. 

Pertumbuhan 8 persen hanya akan inklusif jika pemerintah mampu menciptakan efek crowding in, yakni menarik partisipasi swasta untuk bekerja sama dalam ekosistem yang sehat, bukan justru memonopoli seluruh lini produksi dari hulu ke hilir.
 
Secara geopolitik, ketergantungan yang tinggi pada teknologi dan modal asing, khususnya dari Tiongkok dalam industri nikel dan infrastruktur energi, juga menciptakan kerentanan strategis. 

Indonesia kini berada di tengah pusaran perang dagang dan kebijakan tarif timbal balik antara kekuatan besar dunia. Produk hilir Indonesia terancam menghadapi hambatan dagang di pasar Barat jika tidak segera menyesuaikan diri dengan standar lingkungan dan tata kelola global (ESG). Jika industri hilir nasional tetap digerakkan oleh energi "kotor" dari batubara, maka produk-produk tersebut akan terganjal oleh pajak karbon internasional yang semakin ketat.
 
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa rencana strategis ini sangat mungkin tidak semulus yang dibayangkan atau digembar-gemborkan. Lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s dan Fitch telah mulai memberikan catatan kritis terhadap penurunan kejernihan kebijakan fiskal Indonesia.

Gejolak di pasar modal dan tekanan pada nilai tukar Rupiah menunjukkan betapa sensitifnya persepsi investor terhadap transisi kekuasaan dan perubahan kebijakan pengelolaan aset negara. Kepercayaan global adalah aset yang sangat rapuh, sekali retak karena masalah transparansi di Danantara, maka biaya pendanaan nasional akan melonjak dan menghambat seluruh rencana pembangunan.
 
Apakah target pertumbuhan 8 persen itu realistis? Secara teoretis, peningkatan produktivitas melalui hilirisasi memang dapat mengakselerasi PDB. Namun, angka tersebut hanyalah sebuah konsekuensi dari efisiensi nasional, bukan sekadar target yang bisa dicapai melalui suntikan modal semata.

Pemerintah harus mampu menurunkan tingkat inefisiensi ekonomi atau rasio biaya investasi terhadap output (ICOR/Incremental Capital Output Rasio) yang masih sangat tinggi di Indonesia. Artinya, setiap Rupiah yang diinvestasikan harus benar-benar menghasilkan nilai tambah, bukan hilang di tengah jalan karena korupsi atau birokrasi yang berbelit-belit.
 
Hilirisasi masal juga harus menjawab tantangan penyerapan tenaga kerja. Sifat industri manufaktur saat ini sangat padat modal dan cenderung mengarah pada otomasi. Klaim penciptaan ratusan ribu lapangan kerja sering kali hanya terjadi pada fase konstruksi proyek, sementara pada fase operasi, kebutuhan tenaga kerja akan menyusut dan menuntut keahlian yang sangat spesifik. 

Tanpa reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang radikal di tingkat lokal, hilirisasi hanya akan menjadi "pulau industri" yang terisolasi dari kesejahteraan rakyat di sekitarnya.
 
Pendeknya, visi besar Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi sebuah pertaruhan historis bagi Indonesia. 

Keberhasilan rencana ini tidak akan ditentukan oleh indahnya dokumen peta jalan atau berapi-apinya pidato politik sang presiden, tapi pada kualitas eksekusi di lapangan. 

Negara memang harus hadir secara aktif, namun kehadiran itu tidak boleh mematikan mekanisme pasar atau melangkahi prinsip akuntabilitas publik. 

Jika dikelola dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, Danantara dan hilirisasi massal dapat membawa Indonesia menuju jajaran ekonomi maju dunia.  Namun jika abai terhadap tata kelola dan keberlanjutan fiskal, ambisi ini berisiko menjadi fatamorgana pembangunan yang justru akan meninggalkan beban utang bagi generasi mendatang. (*)