Fraksi PDIP Minta Evaluasi Gubernur Sumut Usai APBD Turun di Bawah Rp 12 Triliun

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Fraksi Partai PDI Perjuangkan DPRD Sumatera Utara menyoroti penurunan signifikan postur pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. 

Penurunan ini dinilai mencerminkan melemahnya semangat dan optimisme Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah secara berkelanjutan.

Juru bicara Fraksi PDIP Franky Partogi Wijaya Sirait menegaskan, tren APBD empat tahun terakhir menunjukkan grafik yang menurun tajam.

"Dari data yang kami cermati, pendapatan daerah Sumatera Utara pada 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp11,67 triliun, turun dari APBD 2025 sebesar Rp13,24 triliun. Penurunan ini sangat signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan APBD 2022 saat kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca pandemi," ujar dalam keterangannya, Senin (10/11/2025). 

Fraksi PDIP menilai, dengan pendapatan sebesar itu, target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5 persen sulit tercapai. 

"Penurunan pendapatan ini menunjukkan seolah pemerintah provinsi kehilangan optimisme dalam membangun Sumatera Utara," tegas Franky.

Dalam pandangan Fraksi PDIP, arah kebijakan fiskal 2026 yang diklaim untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan efisiensi belanja publik justru belum sepenuhnya tampak. 

Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari Rp6,42 triliun menjadi Rp6,97 triliun atau naik 8,53 persen, struktur PAD dinilai masih rapuh.

"PAD Sumut masih sangat bergantung pada pajak konsumtif seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Ini berarti basis ekonomi produktif daerah belum berkembang secara optimal," ujar Franky.

Fraksi juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar meninjau kembali estimasi postur pendapatan 2026 dan mencari terobosan sumber-sumber pendapatan baru. 

"Pemerintah harus berani menggali potensi ekonomi produktif, bukan hanya bergantung pada penerimaan konsumtif," tambahnya.

Fraksi PDIP turut menyoroti struktur belanja daerah 2026 yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pembangunan.

Total belanja direncanakan sebesar Rp11,67 triliun, turun 6,69 persen dibandingkan P-APBD 2025 yang mencapai Rp12,51 triliun.

Dari total tersebut, belanja operasi masih mendominasi 63,6 persen atau Rp7,43 triliun, sedangkan belanja modal hanya Rp1,53 triliun. 

"Meski ada peningkatan belanja modal, proporsinya masih terlalu kecil dibanding belanja rutin. Ini memperlihatkan komitmen pembangunan yang belum kuat," kata Franky.