Fraksi PDIP Minta Evaluasi Gubernur Sumut Usai APBD Turun di Bawah Rp 12 Triliun

Fraksi PDIP menilai ketimpangan ini paling mencolok pada urusan wajib bidang ekonomi, terutama sektor pangan.

Dari total belanja, anggaran modal untuk program ketahanan pangan hanya Rp22,6 juta, jauh di bawah kebutuhan peningkatan produktivitas. 

"Padahal swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo," tegasnya.

Hal serupa juga terjadi pada sektor kelautan dan perikanan, dengan belanja operasi Rp8,31 miliar, namun belanja modal hanya Rp34 juta.

Fraksi PDIP menilai lemahnya alokasi untuk sektor produktif menunjukkan ketidakseimbangan arah pembangunan.

Selain soal postur fiskal, Fraksi PDIP juga menyoroti kondisi inflasi Sumut yang dua bulan berturut-turut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Sumut mencapai 5,32 persen pada September 2025 dan 4,97 persen pada Oktober 2025, jauh di atas rata-rata nasional 2,86 persen.

"Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Fraksi PDIP menilai Pemerintah Provinsi lambat dalam mengantisipasi dan mengendalikan inflasi. Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu dievaluasi," tegas Franky.

Menurutnya, dengan akan memasuki momentum Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi wajib melakukan langkah konkret seperti stabilisasi harga pangan, penguatan cadangan stok, dan pengawasan distribusi.

Dalam catatan akhirnya, Fraksi PDIP menekankan lima hal penting bagi Pemerintah Provinsi Sumut, pertama mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantungan pada pajak konsumtif.

Meningkatkan inovasi pendapatan daerah, terutama dari BUMD dan digitalisasi PAD. Menekan dominasi belanja pegawai agar memberi ruang lebih besar bagi belanja modal produktif.

Memperkuat transparansi fiskal berbasis kinerja dan hasil nyata pembangunan.

Mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan fiskal agar manfaat pembangunan lebih merata.

"APBD bukan hanya soal angka, tetapi cermin keberpihakan terhadap rakyat. Kami berharap Pemerintah Provinsi lebih berani, kreatif, dan berpihak kepada kepentingan publik," tutup Franky.

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan