Warga Komplek Contempo Regency Protes Perobohan Tembok, Minta Wali Kota Medan Bersikap

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Semua warga di komplek Contempo Regency yang beralamat di Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Medan, memprotes rencana Pemerintah Kota Medan untuk mengambil alih sarana dan utilitas di lingkungan mereka.

Menurut warga, pengambil alihan lahan yang juga merupakan taman dan tempat ibadah, disinyalir demi kepentingan seseorang pengusaha pengembang. 

Warga pun menyampaikan surat terbuka kepada wali Kota Medan, Rico Waas pada Minggu (1/3/2026). 

Dalam surat yang ditandatangani David Sidik yang bertindak untuk dan atas nama Edward alias Ahuat serta 53 warga Contempo Regency, menyatakan menolak tegas keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan yang disebut melakukan pengambilalihan PSU secara sepihak tanpa koordinasi dengan warga.

Warga menduga pengambil-alihan tersebut bertujuan membuka jalan untuk membongkar rumah datok (tempat ibadah) serta taman yang selama ini digunakan sebagai fasilitas ibadah dan ruang terbuka warga. 

"Kami warga komplek Contempo penolakan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Tata Ruang kota Medan yang ingin melakukan pengambilan alihan sarana prasarana dan utilitas tanpa kordinasi dengan warga. Pengambil alihan rumah datuk yang digunakan warga untuk ibadah kami yakini demi memenuhi hasrat yang ingin mendapatkan jalan melalui perantara Dinas," kata Tuseno kuasa hukum warga saat diwawancarai, Minggu (1/3/2026). 

Selain itu, warga menolak teguran Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan yang memerintahkan pembongkaran pagar tembok yang di atasnya berdiri rumah datok dan taman warga. 

Warga menilai tindakan tersebut menimbulkan rasa terancam dan terintimidasi, terlebih karena sebelumnya telah disampaikan surat penolakan dan dinilai tidak ada urgensi mendesak untuk melakukan pembongkaran.

"Kami meminta Wali Kota Medan untuk membatalkan keputusan pengambilalihan PSU, membatalkan rencana pembongkaran pagar dan taman, serta mengevaluasi bahkan mencopot kepala dinas terkait apabila tetap melanjutkan kebijakan tersebut," ucap Tuseno

Ia menyebutkan, selaku warga Kota Medan mereka merasa tertekan dan terintimidasi dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kota Medan dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya Tata Ruang Kota Medan karena memaksa warga komplek untuk melakukan pembongkaran pagar atau tembok dan taman.

Padahal warga sudah mengirimkan surat penolakan dan tidak ada urgensi yang mendesak bagi Pemko Medan untuk membongkar tembok karena tembok ini telah terpasang rumah datok sebagai tempat ibadah warga komplek.

​"Tugas utama Pemko Medan salah satunya adalah menjamin keamanan fisik warga dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal kenyamanan publik, tugas Pemko Medan adalah menyediakan infrastruktur mempermudah kehidupan warga, bukan justru infrastruktur yang sudah ada tidak dibangun oleh Pemko Medan malah berusaha mengganggu warganya," ujarnya.

Melalui surat terbuka tersebut, mereka meminta Wali Kota Medan membatalkan keputusan pengambilalihan sarana dan prasarana Komplek Cotempo Regency.

​"Wali Kota Medan harus membatalkan rencana pembongkaran paksa terhadap pagar atau tembok taman karena di pagar telah dibangun rumah datok sebagai tempat ibadah, sedangkan taman sendiri sebagai fasilitas yang telah dinikmati oleh warga komplek," ungkapnya.

​Selanjutnya, mereka juga memohon agar Wali Kota Medan untuk mencopot, mengganti Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dan Kepala Dinas Bina Marga apabila menolak permintaan untuk tidak melanjutkan pengambilalihan dan melakukan pembongkaran.