Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Tebingtinggi Tahun 2026 Tembus Rp 5,3 Miliar

"Kebijakan ini sangat berbeda dengan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan," kata Ratama. 

Padahal, ujar Jejaring Ombudsman ini, Presiden Prabowo sudah jauh hari menjelaskan, penghematan dilakukan dengan memangkas belanja yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas dalam dan luar negeri, kegiatan seremonial, seminar, hingga kajian yang berlebihan. 

"Penyelenggaraan pemerintahan daerah harusnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan percepatan pembangunan infrastruktur," kata Ratama. 

Ratama pun menilai ada aroma korupsi dalam hal perencanaan anggaran di OPD Seekretariat DPRD. Ini terbukti dari Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diposting di laman sirup Sekwan DPRD. Ia pun menanyakan apa kerja anggota DPRD Tebingtinggi selama ini yang hanya pelesiran saja.

"Jalan-jalan Terus tanpa mementingkan Pelayanan Publik bagi warganya. Inspektorat sudah kebobolan dalam hal pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantuan sebagaimana diatur Permendagri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Ratama. 

(alj/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan