Soal OTT Kadis PUPR, Jaga Marwah Desak KPK Panggil Ketua DPRD Sumut Terkait Pergeseran APBD 2025

TRIBUN-MEDAN.com - Kasus OTT Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, membuat Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus harus dipanggil.

Ini dikatakan Ketua Umum Jaringan pergerakan masyarakat bawah (Jaga Marwah) Edison Tamba.

Katanya adanya indikasi pergeseran anggaran APBD Provinsi Sumut Tahun 2025 yang terkesan tidak transparan. 

KPK harus memanggil Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, untuk diperiksa keterangannya.

“Kalau KPK serius bongkar kasus ini, jangan cuma berhenti di Kadis PUPR . Ketua DPRD juga harus ikut diperiksa. Apalagi ada dugaan pergeseran APBD 2025 yang janggal. Ketua DPRD wajib dipanggil,” tegas Edoy, panggilan sehari-harinya, Rabu (27/8/2025).

Menurut Edoy, DPRD Sumut sebagai lembaga pengawas punya kewajiban penuh menjaga anggaran rakyat.

“Kalau diam saja, artinya ikut membiarkan. Lalu apa gunanya ada DPRD Sumut kalau tidak mengawasi?” katanya.

Ia menambahkan, sikap Ketua DPRD Sumut dalam menindaklanjuti aspirasi anggota dewan soal pengawasan Dinas PUPR juga menjadi catatan buruk.

“Permintaan menghadirkan Dinas PUPR dalam RDP pun diabaikan. Akhirnya apa? OTT terjadi. Itu bukti nyata lemahnya kepemimpinan Ketua DPRD,” ujar Edoy.

Lebih jauh, Edoy mengingatkan publik Ketua DPRD Sumut, Erni, bukan sosok baru dalam pusaran dugaan masalah hukum.

Pada periode sebelumnya, dia sempat dikaitkan dengan kasus penerimaan 1 unit mobil Alphard dari mantan Bupati Labura, Khairuddin Syah Sitorus alias Buyung, yang belakangan disita KPK pada 7 Oktober 2021. 

“Itu jelas indikasi bahwa Ketua DPRD Sumut pernah menampung hasil korupsi. Rekam jejaknya sudah tercoreng,” tegas Edoy.

Menurutnya, kasus lama itu tidak boleh dilupakan, apalagi sekarang DPRD Sumut kembali terseret dalam pusaran sorotan publik.

“Kita sudah sampakan surat permohonan KPK dalam hal pemanggilan Ketua DPRD atas dugaan TPPU dalam kasus Eks Bupati Labura Khairuddinsyah Sitorus. Kalau sejarahnya sudah begitu, lalu sekarang makin parah dengan APBD dan proyek bermasalah, wajar publik kehilangan kepercayaan,” ucapnya.

Ia pun memperingatkan KPK untuk tidak hanya menyasar eksekutif. “Panggil juga Ketua DPRD Sumut. Kalau berani jujur, hadapi penyidik KPK dengan terbuka. Jangan sembunyi di balik jabatan. Ini soal integritas,” serunya.