Penghapusan Tunjangan Perumahan Dianggap Belum Cukup, Formappi: Evaluasi Semua Tunjangan DPR RI

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah pecahnya gelombang demonstrasi besar-besaran, DPR RI langsung mengambil langkah politis dengan menghapus tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan mulai 31 Agustus 2025.

Namun, penghapusan tunjangan perumahan dianggap belum cukup. 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap semua jenis tunjangan yang diterima anggota dewan.

Lucius menyoroti bahwa pendapatan bulanan anggota DPR masih tergolong tinggi.

"Jika melihat total take home pay bulanan anggota yang masih di level Rp 65 juta per bulan, nampaknya tak penyesuaian signifikan pada tunjangan-tunjangan lain DPR," kata Lucius kepada Tribunnews.com, Sabtu (6/9/2025).

Salah satu tunjangan yang disorot Formappi adalah tunjangan komunikasi intensif senilai lebih dari Rp 20.033.000 per bulan. 

Lucius mempertanyakan bentuk komunikasi seperti apa yang membutuhkan anggaran sebesar itu secara rutin.

"Kan banyak tuh yang nanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjungan sebesar itu?" ujarnya.

Menurut dia, jika DPR dianggap belum cukup aspiratif, maka efektivitas tunjangan komunikasi ini patut dipertanyakan.

Lucius juga menyoroti keberadaan dua jenis tunjangan yang dinilai memiliki tujuan serupa, yakni tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta dan tunjangan kehormatan sebesar Rp 7,1 juta.

Selain itu, kata dia, tunjangan terkait peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan pengikatan fungsi dewan juga tampak sama tujuannya.

"Tetapi dibikin seolah-olah menjadi hal yang berbeda. Kan bisa terlihat kalau jenis atau item tunjangan ini menjadi semacam strategi untuk bisa menambah pundi-pundi saja," tegas Lucius.

Formappi berharap penghapusan tunjangan perumahan menjadi langkah awal menuju perombakan sistem tunjangan yang lebih transparan dan efisien.

"Jadi evaluasi menyeluruh pada jenis tunjangan ini diperlukan untuk melihat efektifitas tunjangan-tunjangan itu diberikan kepada anggota," imbuh Lucius.

Diketahui, pimpinan DPR dan seluruh Ketua Fraksi telah sepakat untuk melakukan penghapusan tunjangan rumah dan pemangkasan sejumlah tunjangan fasilitas anggota dewan.