PRABOWO Dituding Tak Punya Nyali Mengganti Kapolri, Berikut Potret Keakraban Teddy, Listyo, dan Agus

Benarkah Presiden Prabowo Tidak Punya Nyali Mengganti Kapolri? Berikut Ini Potret Keakraban Teddy Indra Wijaya dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (Purn) Agus Andrianto.

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi III DPR RI yang merupakan mitra Polri, menangapi isu terkait pergantian Kapolri. Anggota Komisi III, Nasir Djamil, mengatakan bahwa informasi yang diterima terkini adalah Listyo akan tetap dipertahankan sebagai Kapolri.

"Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025. Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025," kata Nasir saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (13/9/2025).

Dia diberitahu oleh salah seorang sumber bahwa Listyo masih dipertahankan hingga 2025.

"Ya mudah-mudahan saja (dipertahankan) akhir tahun 2025 ini sudah ada Kapolri yang baru. Karena memang sudah saatnya juga dalam rangka regenerasi ditunggu kepolisian Republik Indonesia itu sendiri," kata dia.

Adapun Legislator PKS itu menyebut soal isu (usulan) pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah merupakan suatu hal yang biasa.

"Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini," tandasnya.

Sama halnya dengan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut DPR RI belum menerima Surpres pergantian Kapolri.  "Belum ada," kata Dasco saat dihubungi Kompas.com.

Istana Bantah Kirim Surpres

Terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Perintah Presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR RI.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo guna menanggapi pertanyaan awak media menyangkut isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," kata Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025). 

Ia mengatakan, sampai saat ini presiden belum melayangkan Surpres ke DPR RI. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu. 

"Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebutkan telah mengirim surat ke DPR RI terkait pergantian Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Desakan dilakukan pergantian Kapolrisebelumnya telah dilayangkan berbagai pihak, mulai pengamat hingga mahasiswa, terkait insiden tertabraknya pengemudi ojok online, Affan Kurniawan, oleh anggota Brimob, akhir Agustus lalu.

Oleh para 'penuntutnya', Jenderal Listyo juga dinilai gagal mengamankan unjuk rasa di akhir Agustus-awal September di Jakarta dan sejumlah daerah yang menewaskan setidaknya 10 orang.

Informasi yang beredar di kalangan awak media menyebut ada dua nama perwira tinggi yang kirim Istana ke parlemen. Keduanya berpangkat komjen, dan satu di antaranya baru naik pangkat bintang tiga.

Info di kalangan wartawan menyebut, diperkirakan akhir pekan atau awal pekan depan bakal ada pengumuman dari Istana terkait isu Polri ini. 

Sampai saat ini anggota DPR belum mendapatkan informasi soal adanya surat presiden (surpres) 

 Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri.

Ia menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat apa pun terkait hal tersebut hingga Jumat (12/9/2025) malam.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” kata Dasco, dikutip dari Warta Kota, Sabtu (13/9/20225).

Tanggapan Pengamat Politik

Terkait klarifikasi pemerintah soal rumor pergantian Kapolri merupakan langkah politik yang tepat. Hal ini diungkap oleh Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi.  Menurutnya ini bisa menjaga stabilitas nasional. 

Menurutnya, isu yang beredar tanpa dasar hukum berpotensi menciptakan delegitimasi terhadap institusi Polri serta melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Di tengah riuhnya spekulasi yang sengaja digoreng untuk menciptakan delegitimasi, klarifikasi resmi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan Polri tidak bisa dijadikan alat transaksi politik maupun komoditas gosip publik,” ujar Haidar dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025) malam.

Ia menekankan bahwa dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus tunduk pada regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan opini bebas atau prediksi politik.

“Klaim bahwa bulan depan ‘pasti’ ada pergantian Kapolri tanpa landasan hukum maupun sinyal resmi dari pemerintah menimbulkan kesan seolah pengelolaan jabatan Kapolri hanyalah transaksi politik jangka pendek,” tambahnya.

Haidar juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Menurutnya, penyebaran rumor tanpa bukti valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di tubuh institusi dan mengganggu fokus kerja aparat. 

“Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” katanya.

Ia mengapresiasi langkah Istana yang secara terbuka membantah kabar adanya surat presiden (surpres) ke DPR terkait pergantian Kapolri. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. “Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” ujar Prasetyo kepada awak media, Sabtu (13/9/2025).

Haidar menilai kecepatan dan ketegasan komunikasi politik seperti ini merupakan bagian dari strategi menjaga kewibawaan negara. “Istana telah mengambil posisi yang benar: menjawab isu dengan fakta, bukan diam-diam membiarkan isu liar berkembang,” tegasnya.

Menurutnya, sikap tersebut bukan sekadar klarifikasi administratif, melainkan pernyataan politik bahwa kepemimpinan Polri tetap berada dalam kendali konstitusional, bukan opini publik yang dibentuk oleh narasi spekulatif.

Sudah Pernah Dibantah Seskab Teddy 

Isu pergantian Kapolri juga telah berembus pada Juni lalu. Namun, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya langsung membantah isu liar tersebut.

Teddy menjelaskan Jenderal Sigit masih aktif memberikan laporan rutin kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kemarin baru saja menghadap Pak Presiden, memberikan laporan bulanan seperti biasanya," kata Teddy, Rabu (4/6/2025) lalu.

Teddy juga mengatakan Jenderal Sigit akan ikut dalam kunjungan Prabowo besok ke Kalimantan Barat. Diketahui, Prabowo akan hadir dalam panen raya jagung serentak di Bengkayang besok. "Kemudian, besok, Pak Kapolri juga akan ikut dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat, mau meninjau panen jagung," ujar Teddy ketika itu.

Sebelumnya, Sigit mengatakan Polri berkomitmen terus mendukung program strategis nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Benarkah Teddy Lebih Dekat dengan Petinggi Polri?

Dalam beberapa momen, Teddy terekam kamera lebih dekat dan ngobrol asyik dengan petinggi polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan yang menjabat sebagai menteri. Seperti halnya keakraban Teddy Indra Wijaya dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal (Purn) Agus Andrianto.

Berikut potret keakraban Teddy dengan Listyo Sigit dan Agus Andrianto:

Baca juga: SEPAK TERJANG Suyudi, Berpeluang Jadi Kapolri Gantikan Listyo, Menantu Komjen Purn Nurfaizi Suwandi

Baca juga: MOMEN Listyo Sigit Prabowo Naikkan Pangkat 27 Jenderal Menjelang Pencopotannya dari Kapolri

Baca juga: BERANIKAH Presiden Prabowo Mengakomodir Desakan Publik untuk Segera Mengganti Menkeu dan Kapolri?

Desakan Agar Kapolri Mundur

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan ini jadi sorotan.

Di tengah desakan publik agar Listyo Sigit mengundurkan diri, 

Terkini, politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan ikut memberikan kritik.

Baca juga: Fakta Baru Penculikan Kacab Bank BUMN, Polisi Militer Bongkar Keterlibatan Oknum Prajurit TNI

Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya. 

Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun.

Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi. 

Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung 'lengser keprabon'. 

Baca juga: Kabar Kapolri Listyo Sigit Akan Diganti, Prabowo Surati DPR, Komjen Suyudi, Komjen Dedi Masuk Bursa

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun," ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025). 

Semestinya, Listyo Sigit mengambil langkah berani dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo bahwa masa baktinya telah selesai. Tindakan itu dinilai sikap normal sebagai bentuk penyegaran di tubuh Polri. 

"Situasi itu menyandera dia, keadaan itu menyandera dia sehingga dia tidak bisa mengambil satu keputusan yang drastis. Apa itu keputusan yang drastis? Besok pagi dia menghadap presiden. "Pak, saya berhenti". Kasih kesempatan kepada junior-juniornya banyak jenderal polisi yang jago-jago. Yang punya kredibilitas tinggi," jelasnya. 

Singgung Nyali Presiden Prabowo

Selain mengkritik Listyo Sigit, Panda juga menyinggung peran Presiden Prabowo. 

Sebenarnya, Prabowo juga bisa saja meminta Listyo Sigit untuk mundur. Namun, ia mempertanyakan apakah Prabowo memiliki nyali dan wibawa politik untuk memutuskan itu. 

“Di belakang layar, Prabowo bisa panggil Sigit, "udah lah Sigit mundur aja kau". Bisa dia, tapi punya nyali enggak untuk melakukan itu? Ada wibawa enggak? Ada tingkat kesadaran Pak Prabowo ke situ enggak? Kok dibiarin terus ini," lanjutnya.  

Panda mengingatkan bahwa jika seorang Kapolri terlalu lama menjabat, maka berisiko kehilangan kepekaan dalam merespons persoalan.

"Kalau terlampau lama pasti tidak sensitif lagi, tidak peka. Maka diatur periodenya tiap 4 tahun, tiap 5 tahun, untuk tetap segar menghadapi persoalan, itu hal yang wajar, ini mau dilanggar," pungkasnya. 

Presiden Prabowo Tak Punya Nyali Mengganti Kapolri?

Presiden Prabowo Subianto memiliki wewenang untuk mengganti Kapolri, tetapi hingga saat ini, belum ada surat resmi dari Istana Kepresidenan yang dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Kabar mengenai surat presiden (surpres) terkait hal ini telah dibantah oleh pihak Istana dan DPR.

Berikut adalah informasi lebih rinci terkait isu pergantian Kapolri:

• Bantahan dari Istana dan DPR:

Menteri Sekretaris Negara dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sama-sama membantah kabar yang beredar sejak September 2025 bahwa Presiden Prabowo telah mengirim surpres untuk mengganti Kapolri.

• Hak Prerogatif Presiden:

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan DPR.

• Tanggapan Kapolri:

Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri mengakui bahwa jabatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden, dan ia siap menjalankan tugas sesuai perintah Presiden.

• Apresiasi Presiden Prabowo:

Selama masa jabatannya, Presiden Prabowo telah menunjukkan apresiasi terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program ketahanan pangan.

• Candaan Presiden:

Pada peringatan Hari Buruh Mei 2025, Presiden Prabowo sempat melontarkan candaan bahwa ia tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena nama mereka mirip dengannya.

Secara keseluruhan, meskipun ada desakan publik dan rumor yang beredar, informasi resmi menunjukkan bahwa tidak ada rencana segera untuk mengganti Kapolri. 

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Artikel telah tayang di TribunSolo.com/ Tribunnews.com

Baca juga: BERANIKAH Presiden Prabowo Mengakomodir Desakan Publik untuk Segera Mengganti Menkeu dan Kapolri?

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel