ALASAN Mahfud Tolak Tawaran Jadi Menko Polkam Kabinet Prabowo-Gibran: Saya Dihubungi Jenderal Senior

TRIBUN-MEDAN.com - Mahfud MD tak langsung memberi jawaban ketika ditawari menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. 

Mahfud MD mengungkapkan alasan kenapa memilih menunda jawaban ketika diberi tawaran. 

Hal ini diceritakan Mahfud MD lewat tayangan di kanal Youtube-nya.

Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengungkap alasan tak mau masuk Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Diketahui Mahfud MD ditawari Jenderal Senior untuk menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) kembali.

Sebelumnya posisi tersebut pernah diemban Mahfud MD di Kabinet Presiden ke-7, Jokowi Dodo alias Jokowi.

Diketahui posisi Menko Polkam sempat kosong ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada 8 September 2025.

Hari itu Presiden merombak lima menteri :

Menko Polkam Budi Gunawan
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri P2MI
Menteri Koperasi
Menteri Pemuda dan Olahraga 

Baca juga: Sky Terrace 428, Destinasi Wajib di Hong Kong, Bisa Lihat Panorama Kota dari Ketinggian

Baca juga: Langkah Imigrasi Medan Merangkul Suara Pengaduan Masyarakat: Mendengar Dengan Hati

Presiden Prabowo Subianto hanya melantik Menkeu, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi.

Sedangkan posisi Menpora dan Menko Polkam sementara kosong pada saat itu.

Rupanya sebelum reshuffle, Mahfud MD sudah dihubungi untuk mengisi posisi tersebut.

"Yang tahu hanya saya bersama Jenderal yang menghubungi saya, sangat senior," kata Mahfud dikutip dari chanel Youtubenya.

Ia bercerita tawaran tersebut sudah datang dari tanggal 7 September 2025.

"Jadi betul tanggal 7 September malam saya ditelepon, 'pak Mahfud dimana ?', 'Saya di Jogja', 'Ke sini ada perlu'. 'Saya di Jogja pak saya besok kuliah dulu'. 'Terus kapan pulang ?', 'Saya besok lusa pulangnya'," cerita Mahfud MD.

Pada tanggal 8 September 2025, Mahfud MD masih tetap berada di Yogyakarta.

Barulah di tanggal 9 September 2025 dia bertemu dengan Jenderal yang dimaksud.

"Dia bilang beini, 'Pak Mahfud ini Menko perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri dan diskusi kami kecenderungannya ke pak Mahfud'," katanya.

Namun begitu Mahfud MD tak memberi jawaban atas tawaran tersebut.

Ia kukuh pada prinsip etik pasca Pilpres 2024 lalu.

Mahfud berkukuh bahwa orang-orang yang masuk Pemerintah adalah mereka yang sudah bersusahpayah memenangkan Prabowo Subianto.

"Saya dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya jabatan di pemerintahan ini harus diduduki mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak," katanya.

Baca juga: SOSOK Aitana Bonmati Raih Hattrick Ballon dOr Seperti Messi, Pencapaiannya Penuh Kontroversi

Baca juga: Pesta Literasi Indonesia 2025 di Medan, Ini Deretan Penulis Ternama yang Akan Meramaikan 

Diketahui bahwa Mahfud MD menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

"Etika nya itu yang menang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak. Sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin 'saya ingin masuk ke situ', tidak etis," katanya.

Terkecuali katanya, jika memang ada semua orang Prabowo Subianto tidak ada satu pun yang mampu mengemban jabatan sebagai Menko Polkam.

"Kecuali, saya bilang nanti ada pembicaraan apa, kalau nanti di sana tidak ada sama sekali baru ke saya. Tapi kan banyak yang lebih hebat dari saya, banyak yang sudah berjuang," katanya.

Atas tawaran tersebut, Mahfud MD memang tidak memberi jawaban menolak atau menerima.

"Nanti aja lah kita pikirkan (jawaban Mahfud). Ngambang, saya gak bilang iya. Ndak enak menolak, kalau menolak 'sombong banget nih orang', tapi kalau mau 'ndak tahu diri juga nih orang'," kata Mahfud MD.

Sampai kemudian Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam pada Rabu (17/9/2025).

Sosok Mahfud MD

 Menko Polhukam periode Oktober 2019 sampai 1 Februari 2024 Mahfud MD menanggapi pernyataan Kepala BP2MI Benny Ramdhani terkait sosok T. (Kanal Youtube Youtube Mahfud MD Official)

Mahfud MD adalah seorang pakar hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Keahlian akademis dan intelektualnya di bidang hukum dan politik membawanya menjadi menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Kabinet Indonesia Maju 2019–2024.

Pada 18 Oktober 2023, ia secara resmi diusung oleh koalisi pimpinan PDI Perjuangan sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden Indonesia 2024.

Mahfud MD pernah menjabat sebagai Ketua merangkap hakim pada Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013. 

Sebelumnya ia merupakan anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. 

Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. 

Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. 

Semasa muda ia juga aktif sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-jabar.id

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan