POLEMIK Pemangkasan Transfer ke Daerah, 18 Gubernur Protes, Teddy dan Dasco Bertemu Menkeu Purbaya

TRIBUN-MEDAN.Com - Isu pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Menteri Keuangan Purbaya menjadi sorotan utama dalam dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjelang pembahasan RAPBN 2026. 

Rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang digelar pada Rabu (8/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi titik awal pembahasan intensif mengenai kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.

Rapat Koordinasi Eksekutif dan Legislatif

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Rapat ini bertujuan untuk bertukar informasi mengenai situasi politik, ekonomi, dan keamanan terkini.

Dasco menegaskan bahwa rapat tersebut bukanlah pertemuan mendadak, melainkan telah direncanakan sejak empat hari sebelumnya.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah polemik pemangkasan TKD, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Protes Terbuka dari Para Gubernur

Sehari sebelum rapat koordinasi tersebut, sebanyak 18 gubernur secara terbuka menyampaikan protes terhadap rencana pemangkasan TKD dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pertemuan ini menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan tersebut.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang bertindak sebagai juru bicara, menyampaikan bahwa pemotongan anggaran TKD mencapai 20–30 persen di tingkat provinsi, bahkan hingga 60–70 persen di beberapa kabupaten.

Ia menyoroti tantangan berat dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, turut menyuarakan kekhawatiran serupa, terutama terkait kebutuhan khusus daerahnya pasca-rekonstruksi.

Ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran akan menyebabkan banyak program tertunda.

Respons Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dengan tenang, menyatakan bahwa keberatan para gubernur merupakan hal wajar dalam dinamika pengelolaan fiskal.

Ia menekankan pentingnya efektivitas belanja dan tata kelola keuangan daerah, serta menyoroti tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagai indikator perlunya perbaikan manajemen.

Purbaya juga membuka peluang revisi anggaran, dengan kemungkinan peningkatan TKD pada pertengahan tahun 2026 jika kondisi ekonomi membaik.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk tetap menjaga keberlanjutan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Sikap Para Gubernur: Antara Penolakan dan Solusi

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengambil sikap proaktif dengan menginstruksikan seluruh kepala daerah di provinsinya untuk tetap aktif dan mencari solusi alternatif.

Ia berencana mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kesadaran pajak kendaraan bermotor dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Menteri Keuangan untuk mendapatkan kejelasan kebijakan.

Ia menekankan pentingnya diskusi terbuka agar tidak terjadi gangguan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Gubernur yang Telah Menyampaikan Protes

Berikut adalah daftar gubernur yang hadir langsung dalam audiensi dan menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemotongan TKD:

1. Jawa Tengah - Ahmad Luthfi
2. DIY - Sri Sultan Hamengkubuwana X
3. Jambi - Al Haris
4. Kalimantan Timur - Rudy Mas'ud
5. Kalimantan Utara - Zainal Paliwang
6. Kepulauan Bangka Belitung - Hidayat Arsani
7. Banten - Andra Soni
8. Kepulauan Riau - Ansar Ahmad
9. Sulawesi Tengah - Anwar Hafid
10. Sumatera Barat - Mahyeldi Ansharullah
11. Papua Pegunungan - John Tabo
12. Bengkulu - Helmi Hasan
13. Aceh - Muzakir Manaf
14. Sumatera Utara - Bobby Nasution
15. Lampung - Jihan Nurlela
16. Sulawesi Selatan - Andi Sudirman Sulaiman
17. NTB - Indah Dhamayanti Putri
18. Maluku Utara - Sherly Tjoanda

Polemik pemangkasan TKD mencerminkan kompleksitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah.

Di tengah tantangan anggaran, para gubernur menunjukkan komitmen untuk menjaga kelangsungan pembangunan melalui berbagai strategi alternatif.

Dialog terbuka dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh daerah di Indonesia.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com