KETIKA Anies Sindir Pemerintahan Prabowo, Riza Patria Angkat Bicara

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini, Anies Baswedan melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kritikan itu khususnya terkait penunjukan jabatan publik yang dinilai lebih mengedepankan koneksi daripada kompetensi.

Pernyataan ini memicu respons dari Ahmad Riza Patria, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan kini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa serta Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta.

Kritik Anies Baswedan: Integritas dan Meritokrasi Terpinggirkan

Dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang pada Rabu, 8 Oktober 2025, Anies menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik birokrasi yang menurutnya semakin menjauh dari prinsip integritas dan meritokrasi.

Ia menyoroti fenomena jabatan publik yang diberikan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan politik dan kepentingan kekuasaan.

"Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju," ujar Anies.

Anies juga menilai bahwa sistem pemerintahan saat ini terlalu berorientasi pada politik jangka pendek, mengabaikan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme.

Ia menekankan pentingnya mengembalikan integritas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang adil dan sederhana.

Respons Riza Patria: Presiden Punya Cara Sendiri

Menanggapi kritik Anies Baswedan tersebut, Riza Patria menyatakan bahwa setiap presiden memiliki pendekatan tersendiri dalam menyusun kabinet.

Dalam pernyataannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 9 Oktober 2025, Riza menekankan bahwa Indonesia adalah negara besar dan kompleks, sehingga pendekatan yang inklusif menjadi penting.

"Semua Presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet. Indonesia ini negara yang sangat besar, dengan berbagai masalah yang sangat kompleks dan heterogen," ujar Riza.

Riza juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo mengakomodasi berbagai elemen masyarakat dalam penyusunan kabinet, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, komunitas, pengusaha, mahasiswa, buruh, dan perempuan.

Menurutnya, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.