NASIB Ahyar Ditikam Saat Gagalkan Aksi Pencurian Kini Dikenakan Biaya RS, Sempat Dijanjikan Gratis

“Setiap korban tindak pidana berhak mendapatkan penanganan medis segera tanpa harus memikirkan biaya,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan itu berlandaskan prinsip pelayanan publik dan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam praktiknya, RSUD Martapura memberikan perawatan tanpa biaya terlebih dahulu, kemudian melakukan pengajuan biaya ke negara melalui mekanisme resmi, seperti ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi terkait.

“Bagi kami, menyelamatkan nyawa dan memberikan rasa aman jauh lebih penting. Urusan biaya bisa diproses kemudian,” tambahnya.

Baca juga: OKNUM Brimob di Sumsel Dilaporkan Istri Kasus Perzinahan dengan 5 Wanita, Video Mesum Jadi Bukti

Baca juga: PILU Maut Memisahkan Pengantin Baru saat Bulan Madu, Usia Pernikahan Cuma 4 Hari

Kabar soal biaya pengobatan korban sebenarnya sempat mereda setelah pernyataan dari Kapolres OKU Timur . Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan dua korban aksi gerandong. 

“Kita akan tanggung biaya perawatan dan pengobatan,” ujarnya belum lama ini.

Menanggapi polemik ini, dr. Irfan mengaku terkejut. Ia membenarkan bahwa ada oknum pegawai RSUD yang tanpa izin dan instruksi mengirimkan foto kuitansi kepada keluarga Ahyar.

“Sampai hari ini tidak ada satu rupiah pun yang ditagihkan atau dibayarkan,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kuitansi yang beredar merupakan bagian dari proses administrasi internal, bukan bentuk penagihan resmi.

“Itu hanya bagian dari pencatatan. Kami akan membantu proses agar biaya tersebut bisa ditanggung negara,” jelasnya.

Insiden ini membuka celah buruknya sistem komunikasi internal di RSUD Martapura. Di saat pimpinan sudah mengambil kebijakan yang berpihak pada korban, justru ada pegawai yang bertindak di luar instruksi.

Akibatnya, keluarga korban yang tengah dalam kondisi tertekan harus menanggung ketidakpastian informasi.

Pihak rumah sakit berjanji akan memperbaiki sistem koordinasi dan memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman serupa.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, terutama bagi korban tindak pidana, tanpa membebani biaya perawatan,” kata dr. Irfan.

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di tribun-sumsel

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan