WAPRES Gibran Bantah Diasingkan ke Papua: Tegaskan Bumi Cenderawasih Bagian NKRI Harus Diperhatikan

Alasan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming k Papua

Ringkasan Berita:

• Papua bagian dari NKRI yang harus diperhatikan
• Papua bukan tempat pengasingan atau pembuangan
• Mendapat tugas khusus untuk mengurus wilayah Bumi Cenderawasih
• Pemerintah membentuk dua lembaga untuk menggagas pembangunan di Papua
• Orang-orang yang ada di Papua adalah orang-orang terpilih 

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan, Papua bukan tempat pengasingan, tetapi bagian dari NKRI yang harus diperhatikan.

"Dan tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan," kata Gibran saat bertemu sejumlah tokoh adat dan masyarakat Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Gibran lantas menceritakan bahwa dirinya pernah disebut diasingkan ke Papua karena mendapat tugas untuk mengurus wilayah Bumi Cenderawasih. 

Dengan tegas, Gibran menyatakan, Papua bukanlah daerah pembuangan.

Bagi Gibran, Papua adalah bagian NKRI yang harus diperhatikan.

"Bapak ibu mungkin sudah sering baca berita tentang saya, oh Gibran diasingkan di Papua, tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI, bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus," tegasnya.

Oleh karenanya, menurut Gibran, pemerintah membentuk dua lembaga untuk menggagas pembangunan di Papua.

Kedua lembaga dimaksud adalah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

"Itulah kenapa ada dua lembaga yang mengawal pembangunan di sini," ujar Gibran.

Dia meyakini orang yang terlibat dalam dua lembaga pembangunan Papua itu adalah orang terpilih.

Mereka orang-orang yang mengerti masalah dan kebutuhan masyarakat setempat.

"Saya yakin tadi Pak Gubernur, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti problem di Papua, dan saya yakin nanti ke depan akan ada terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang nanti akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Papua," kata Gibran.

Wapres Gibran ditugaskan ke Papua untuk memimpin percepatan pembangunan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, sesuai amanat Undang-Undang dan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Dasar Penugasan

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menetapkan bahwa percepatan pembangunan Papua dikoordinasikan oleh Wakil Presiden RI.

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung agar Gibran memantau dan memperkuat pembangunan di Tanah Papua sebagai bagian dari prioritas nasional.

2. Tujuan dan Fokus Tugas

Percepatan pembangunan di wilayah Papua, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.

Koordinasi kebijakan tingkat tinggi antara kementerian/lembaga dan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Penanganan isu hak asasi manusia (HAM) dan ketimpangan pembangunan.

3. Pernyataan Gibran

Gibran menegaskan bahwa Papua bukan tempat pengasingan, melainkan bagian penting dari Indonesia yang harus mendapat perhatian khusus.

Ia menyatakan siap ditugaskan ke mana pun oleh Presiden, dan penugasan ini merupakan kelanjutan dari kerja Wapres sebelumnya, Ma’ruf Amin.

4. Simbolisme dan Pendekatan Personal

Gibran mengenakan atribut khas Papua saat kunjungan ke Manokwari, mirip gaya Presiden Jokowi, menunjukkan pendekatan yang dekat dengan masyarakat.

Kunjungan ini juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan pusat-daerah.

(*/Tribun-medan.com)

Artikel telah tayang di Kompas.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan