RESPONS Maruarar Sirait Setelah Disentil Prabowo Program 3 Juta Rumah Omon-omon

Ara bilang, strateginya untuk menjawab keraguan Prabowo adalah dengan mengandalkan data yang presisi. 

Sebeb, selama ini, kebijakan perumahan sering kali meleset karena data makro yang kabur. 

Kali ini, Kementerian PKP menggandeng BPS untuk menerapkan sistem By Name By Address melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Dengan sistem ini, Pemerintah tahu persis di gang mana rakyat yang butuh rumah tinggal, berapa penghasilan riil mereka, hingga sejauh mana kapasitas cicilan mereka. 

Guna memastikan rusun subsidi tersebut terbeli oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Ara menyiapkan tiga terobosan finansial. 

Pertama, tenor hingga 30 tahun yang memberikan napas lebih panjang bagi debitur untuk mengangsur. 

Kedua, bunga flat 6 persen agar cicilan tetap terjangkau sepanjang masa tenor. 

Ketiga, ada masa tenggang atau grace period. 

MBR sering kali gagal memiliki rumah karena tidak mampu membayar sewa kos sekaligus mencicil rumah yang sedang dibangun (inden).

"Dengan grace period, MBR baru mulai mencicil setelah unit siap huni," tambah Ara. 

Manfaatkan Tanah Rampasan Koruptor 

Untuk menekan harga jual, Ara melakukan konsolidasi aset lahan secara taktis. 

Mulai dari hibah lahan 30 hektare dari Lippo Group, lahan kawasan industri, hingga pemanfaatan tanah rampasan koruptor dari Kejaksaan Agung dan KPK. 

Namun, tantangan koordinasi dengan 552 pemerintah daerah (Pemda) akan menjadi hambatan. 

Tanpa dukungan Pemda dalam mempermudah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan keberanian membebaskan pajak (BPHTB), target 3 juta rumah terancam tetap omon-omon. (*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com