Evaluasi BGN soal Program MBG, Dihentikan Selama Libur Sekolah hingga Pegawai Dilarang Punya SPPG

"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," jelas Agustina.

4. BGN Berencana Mengurangi Sekitar 8 Juta Penerima Manfaat pada 2027

Di tengah upaya efisiensi anggaran, BGN juga melakukan simulasi penataan ulang penerima manfaat.

Salah satu hasil evaluasi menunjukkan jumlah penerima manfaat program berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang pada tahun 2027.

Langkah tersebut dilakukan melalui refocusing sasaran agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

"Jadi sekali lagi, refocusing ini adalah kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin turun," ujar Agustina.

Saat ini BGN masih melakukan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sehingga angka tersebut belum bersifat final.

Meski demikian, hasil simulasi internal menunjukkan adanya kemungkinan pengurangan jumlah penerima manfaat.

"Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat. Nah, itu yang terus kami exercise, tapi kami tidak menghilangkan esensi dari intervensi gizi yang dilakukan oleh pemerintah," katanya.

Penataan sasaran tersebut nantinya juga akan berdampak pada jumlah dan distribusi dapur MBG di berbagai daerah.

5.Pegawai BGN Dilarang Memiliki SPPG

Kebijakan lain yang ditegaskan BGN adalah larangan bagi pegawainya untuk memiliki SPPG atau dapur MBG.

Menurut Agustina, aturan itu dibuat untuk mencegah konflik kepentingan.

Konflik kepentingan adalah situasi ketika seseorang memiliki posisi yang memungkinkan dirinya mengambil keputusan yang berpotensi menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa? Karena kan dia mengambil kebijakan," ujarnya.

BGN menilai fokus utama program harus berada pada penerima manfaat, bukan pada keuntungan pengelola dapur.

Selain itu, lembaga tersebut juga berjanji meningkatkan transparansi pengelolaan program sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi.