Status Green Card Geopark Tak Cukup, Rapidin dan BPIP Galang Relawan Pancasila Jaga Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Kabut tipis menggantung di atas perairan Danau Toba ketika ratusan orang mulai memadati ballroom Hotel Grand Dainang, Pangururan, Sabtu (27/9/2025).

Dari relawan akar rumput, kader PDI Perjuangan, tokoh adat, hingga akademisi, semua berkumpul dalam Forum Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila.

Suasana hangat penuh perbincangan, seolah menyatukan suara dari kampung-kampung tepi danau hingga ke panggung nasional.

Forum ini digagas anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon MM, berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Turut hadir Direktur Evaluasi BPIP Elfrida Herawati Siregar, anggota DPRD Sumut Sorta Ertaty Siahaan, serta tokoh muda Edison Naibaho yang memantik diskusi.

Di antara undangan tampak pula perwakilan komunitas nelayan, pelaku wisata, dan pegiat lingkungan yang membawa catatan aspirasi masing-masing.

“Danau Toba bukan sekadar hamparan air biru, tapi anugerah alam dan warisan budaya yang tak ternilai. Pancasila memberi kita kerangka berpikir persatuan, gotong royong, dan tanggung jawab ekologis,” ujar Rapidin dalam pidato pembuka.

Beberapa waktu lalu, melalui rapat di Komisi XIII DPR RI, Rapidin berjuang habis-habisan hingga ke tingkat presiden dan menjalin komunikasi dengan UNESCO, demi memastikan Danau Toba memperoleh status green card yang sangat bergengsi.

Rapidin menilai, perjuangan tak bisa sampai di sini melainkan harus menjadi bebean moral yang harus dijaga untuk mempertahankan status "greencard" yang kni telah berhasil diperoleh kembali.

Baca Selanjutnya: Kisah perjalanan geopark danau toba yang pernah sukses di tangan rapidin simbolon

Ia mengingatkan bahwa sejak 2020 UNESCO menetapkan Kaldera Toba sebagai Global Geopark, sehingga dunia menaruh harapan besar pada komitmen masyarakat lokal untuk menjaga ekosistemnya.

Sorta Ertaty Siahaan menambahkan, nilai-nilai Pancasila menuntun masyarakat untuk menata ruang dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Kalau kita sungguh menghayati Pancasila, tak akan ada lagi pembukaan lahan sembarangan, tak akan ada sampah yang menumpuk di tepi danau,” ucapnya.

Ia menyoroti keberadaan berbagai regulasi penting mulai Perpres 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Toba hingga RIPPARNAS yang menekankan keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.

Diskusi pun mengalir hingga ke akar persoalan. Dari sejarah letusan supervulkanik Toba 74 ribu tahun silam, peserta menelaah tantangan kekinian kerusakan hutan, limbah rumah tangga, dan maraknya keramba jaring apung.

Praktik reboisasi, pengelolaan limbah terpadu, dan pengurangan pestisida di lahan pertanian menjadi agenda penting.