Ketua DPD PDIP Sumut: Negara Tak Boleh Abai dalam Konflik Agraria Padang Halaban, Tanah Milik Rakyat

TRIBUN-MEDAN.COM, Medan-Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, menyoroti keras konflik agraria yang menimpa Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara (KTPHS). Ia menilai pengusiran warga dari tanah leluhur mereka mencerminkan keberpihakan negara yang timpang kepada kepentingan korporasi.

Rapidin menyebut, duka masyarakat akibat bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Aceh, dan Sumatera Barat yang diduga dipicu eksploitasi lahan, belum sepenuhnya reda. Namun, publik kembali dihadapkan pada bencana kemanusiaan lain yang, menurut dia, juga berakar pada kepentingan korporasi.

“Lingkungan dan nasib rakyat terus diperlakukan sebatas komoditas. Korporasi lagi, korporasi lagi,” kata Rapidin dalam pernyataannya, Kamis (5/2/2026).

Ia mengaku miris melihat nasib petani Padang Halaban yang terusir dari tanah yang telah mereka huni turun-temurun. Rapidin menyoroti penggunaan alat berat yang merobohkan gubuk-gubuk sederhana satu-satunya tempat bernaung warga, sebagai simbol kekerasan struktural dalam konflik agraria.

“Siapa yang tidak terusik nuraninya melihat orang tua dan anak-anak terjepit di bawah cakar alat berat yang menghancurkan tempat mereka berlindung dari panas dan hujan?” ujarnya.

Rapidin menilai, dalam banyak konflik agraria, rakyat selalu diposisikan sebagai pihak yang salah, sementara korporasi berdiri dominan dengan dukungan aparat negara. Situasi itu, menurut dia, mencerminkan kegagalan negara menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi warganya.

Ia menegaskan, penyelesaian konflik agraria dengan cara-cara kekerasan terlebih yang melibatkan aparat negara harus dihentikan. Negara, kata Rapidin, wajib hadir sebagai penengah yang adil dengan menempatkan rakyat dan korporasi pada posisi setara.

Sebagai anggota DPR RI, Rapidin menyatakan menolak segala bentuk penyelesaian konflik agraria yang melanggar hak asasi manusia. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara.

“Setiap jengkal tanah di negeri ini adalah milik rakyat, bukan milik korporasi,” tegasnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Labuhanbatu Utara, Ade Herlanda Harahap menyampaikan hal serupa. Dia mengecam eksekusi lahan yang menimpa warga Kelompok Tani Padang Halaban, Sumatera Utara. Ia menilai tindakan perusahaan dalam penggusuran tersebut mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak sejalan dengan prinsip Pancasila.

Menurut Ade, peristiwa penggusuran itu memperlihatkan wajah kekerasan struktural dalam konflik agraria, di mana kelompok paling rentan justru menjadi korban. Ia menyoroti fakta bahwa sebagian besar warga yang tergusur adalah orang-orang lanjut usia.

“Apa yang dilakukan perusahaan hari ini sangat luar biasa. Yang tergusur adalah orang-orang tua. Mereka seharusnya tidak merasakan perlakuan seperti ini di hari tuanya,” kata Ade, Rabu.

Ade menegaskan, eksekusi lahan tersebut tidak mencerminkan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Menurut dia, pendekatan kekuasaan dan kekuatan fisik tidak bisa dibenarkan dalam penyelesaian konflik agraria yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ia mendesak negara untuk hadir secara adil dalam konflik agraria dan menghentikan praktik-praktik penggusuran yang mengorbankan rakyat kecil. Ade juga meminta agar penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui dialog dan mekanisme yang berkeadilan, bukan dengan kekerasan.

“Rakyat tidak boleh terus menjadi korban. Negara harus memastikan penyelesaian konflik agraria berpihak pada nilai kemanusiaan,” ujarnya.(Jun-tribun-medan.com).