Reformasi Polri Bukan Solusi, Cetak Biru Polri Sudah Ada

TRIBUN-MEDAN.COM,  MEDAN-Wacana reformasi institusi Polri kembali mengemuka di tengah publik. Namun, Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali, SE, MM menegaskan bahwa reformasi yang selama ini digadang-gadang bukanlah solusi utama. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah penguatan fungsi dan pengawasan institusi, bukan perubahan posisi kelembagaan.

“Bila kebencian sudah tertanam akibat kesalahan individu-individu di kepolisian, jangan menyalahkan institusinya. Pemikiran-pemikiran seperti ini yang perlu direformasi,” ujar Kyai Khambali saat ditemui di Medan, Senin (15/9).

Menurut Kyai Khambali, dalam sistem presidensial, Polri berada di bawah kendali Presiden sebagai pimpinan sipil tertinggi. Posisi ini justru menjamin efektivitas dan netralitas Polri. Sebaliknya, memindahkan Polri ke dalam kementerian, yang merupakan jabatan politis, berpotensi membuka ruang intervensi politik yang lebih besar.

Lebih lanjut, Kyai Khambali menekankan pentingnya memperkuat Divisi Propam dan Kompolnas, serta mereformasi sistem rekrutmen dan pelatihan aparat kepolisian yang lebih mengedepankan etika dan pelayanan publik yang cepat. Semua itu dapat dilakukan tanpa merombak struktur kelembagaan Polri.

“Kita butuh penguatan fungsi dan pengawasan, bukan perubahan posisi kelembagaan,” tegas Kyai Khambali yang juga pelaku reformasi 1998 dan pengasuh Pondok Pesantren Wirausaha Ahlul Kirom.

Kyai Khambali melihat ada tarik menarik antara harapan publik yang ingin perubahan cepat dan realitas bahwa Polri juga telah menunjukkan prestasi dalam menjaga stabilitas keamanan. Usulan reformasi Polri sejatinya bukan hal baru, melainkan telah menjadi perhatian sejak era reformasi 1998.

“Kasus represifitas, dugaan pelanggaran HAM, hingga korupsi oknum kerap dijadikan alasan perubahan struktural. Namun, apakah reformasi benar-benar solusi atau sekadar retorika politik para pemangku kepentingan?” tanyanya.

Kyai Khambali mengingatkan agar publik melihat objektif fakta bahwa Polri sudah bertransformasi dengan program presisi dan pendekatan humanis. “Kurang elok jika kita selalu subjektif menilai tanpa mengakui prestasi dan keberhasilan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Kyai Khambali juga menyoroti beban berat yang harus ditanggung aparat penegak hukum akibat kegagalan komunikasi politik antara DPR dan rakyat. Polisi sering menjadi “tameng” di garis depan, sementara pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab justru sering menghilang.

Di akhir pernyataannya, Kyai Khambali mendorong agar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam kurikulum pendidikan kepolisian, sebagai bagian dari penguatan tanpa harus mereformasi institusi.

“Ingat, reformasi Polri bukan solusi,” pungkas Kyai Khambali, sang inisiator InsanPreneur.(Jun-tribun-medan.com).