Massa BAPERA Geruduk Kantor Bupati Langkat dan Tagih Janji Politik, Ini Kata Ondim

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT- Bupati Langkat Syah Afandin mengaku ada sekitar 70 persen kondisi jalan di Kabupaten Langkat, dalam kondisi rusak. 

Meski di tengah anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang tak memadai, pemerintahn akan melakukan berbagai cara untuk memperbaiki jalan rusak tersebut. 

"Namun begitu, kita sudah melakukan verifikasi ke pusat terkait skala prioritas. Termasuk apa yang dituntut oleh kawan-kawan di BAPERA yang datang dan bertemu dengan saya semalam," kata pria yang kerap disapa Ondim, Selasa (16/9/2025).

Tak hanya itu, Ondim mengatakan, ada 12 ruas jalan yang diusulkan. 

Dari jumlah tersebut, 6 ruas jalan yang disepakati untuk dikerjakan. Sisanya, 6 ruas lagi akan direalisasikan di R-APBD Langkat tahun depan.

“Saya menilai, perjuangan BAPERA ini murni untuk bagaiman masyarakat merasakan jalan yang layak. Saya melihat bahwa BAPERA bergerak untuk memperjuangkan jalan. Mari sama-sama dalam waktu dekat ini kita tinjau pembangunannya,” ucap Ondim. 

Hadirnya BAPERA di Kantor Bupati Langkat pun diapresiasi Ondim. 

Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat berharga bagi pemerintah. Nantinya, usulan pembangunan yang disampaikan akan menjadi prioritas untuk direalisasikan.

Sementara itu, puluhan massa mengatasnamakan aliansi masyarakat Barisan Perjuangan Rakyat (BAPERA),menggeruduk Kantor Bupati Langkat, Senin (15/9/2025). 

Kedatangan puluhan massa menuntut janji politik Bupati Langkat, Syah Afandin untuk segera direalisasikan.

Diantaranya, terkait pembangunan infrastruktur di Negeri Bertuah.

Puluhan massa BAPERA langsung bergerak memasuki Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Kordinator massa Soni Mario Tamba menegaskan, kehadiran mereka hanya menuntut hak masyarkat kepada Syah Afandin alias Ondim selaku kepala daerah. 

“Kami datang tidak minta uang. Kami tidak minta proyek, tapi kami minta usulan-usulan dari masyarakat segera direalisasikan. Kami tunggu kabar baik dari bapak (Ondim). Jika tidak, 5000 massa yang kemarin akan kami turunkan pak," kata Rio. 

Ada 9 poin penting yang menjadi tuntutan masyarakat yang disampaikan.

Diantaranya, memastikan pelayanan publik di Kabupaten Langkat tidak ada lagi praktik pungli.