Pemprov Optimalkan Bus Layanan PKB , Target PAD Sumut dari Pajak Masih Rp 3,4 Triliun 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Rudi Hadian Siregar mengatakan, hingga 24 September 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tujuh jenis pajak sebesar Rp 3,4 triliun. Padahal, target PAD dari Pajak pada tahun ini mencapai Rp 6,3 triliun.

Menurut Rudi, dari tujuh jenis pajak yang paling menghasilkan PAD tertinggi itu adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ditargetkan PKB tahun 2025 mencapai Rp 1,741 triliun.

Rudi memaparkan, tujuh jenis pajak untuk meningkatkan PAD yakni, PKB, Bea Balik Nama Kendaraan (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Antara lain dengan menggenjot tujuh jenis PAD yang dikelola oleh Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Sumut," terangnya, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Bupati Labusel Fery Sahputra Simatupang Pimpin Rakor Evaluasi Kinerja dan Strategi Peningkatan PAD

Diterangkannya, Bapenda sendiri mengutip tujuh jenis pajak untuk PAD. Ia juga merinci target yang akan didapat dari tujuh jenis pajak tersebut.

"Untuk target pajak BBN-KB Rp 1,66 triliun, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp 1,527 triliun, pajak air permukaan Rp 122,8 miliar, pajak rokok Rp 1,3 triliun, pajak alat berat Rp 1,08 miliar, dan pajak Opsen MBLB Rp 3,09 miliar," jelasnya.

Dikatakannya, untuk mencapai target PAD tersebut, Pemprov Sumut terus berupaya dengan mengoptimalkan bus layanan pembayaran PKB pada Sabtu malam dan Minggu pagi.

"Bus ini dioperasionalkan di Samsat Binjai dan Pematangsiantar. Nantinya akan ada di 33 kabupaten /kota," terangnya.

Diterangkannya, pihaknya akan mengadakan bus layanan bayar pajak di acara car Free Day setiap hari Minggu pagi.

"Razia terpadu kepatuhan pembayaran PKB secara serentak, jam pelayanan pada malam hari. Ada juga inovasi melalui WA blast. Ini adalah notifikasi pengingat melalui WhatsApp, bahwa pajak kendaraan akan jatuh tempo. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak," katanya.

Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih minim. Itu satu diantara penyebab PAD dari tujuh jenis pajak belum tercapai.

"Kita minta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ditingkatkan lagi ke depannya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Timur Tumanggor siap mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan Bapenda dalam meningkatkan PAD.

Pemprov Sumut juga berupaya menggenjot PAD yang berasal dari retribusi yang ada di 18 OPD. Sebab OPD tersebut dianggap mempunyai sumber pendapatan yang potensial.

"Seperti Disbudpar, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan lainnya. Termasuk BKAD juga mempunyai pendapatan seperti lelang kendaraan baik roda dua dan empat, jasa giro, atau hitungan bangunan yang akan dirobohkan," jelasnya.