Siswi di SMAN 1 Gunung Sitoli Dilarang Ujian karena Nunggak SPP, Disdik Sumut Beberkan Kronologinya

Namun, yang menjadi kesalahan kepsek di sini kata Alex, telah melakukan pemaksaan pembayaran uang SPP. Itu sudah menyalahi aturan.

"SPP itu sifatnya sumbangan artinya tidak boleh jadi paksaan. Dia melapor sudah mengumpulkan bukti-bukti kita akan lakukan tindakan tegas pencopotan apabila terbukti melakukan kesalahan," jelasnya.

Alex menjelaskan, siswi tersebut juga sebelumnya sudah 16 hari tidak masuk sekolah lantaran sakit. 

"Tapi ketika hari H ujian sampai hari ini, dia hadir dan melaksanakan ujian sebagaimana mestinya," ucapnya.

Namun tidak dipungkiri, kata Alex pihak kepsek ada melakukan dua kesalahan yang membuatnya harus dinonaktifkan dari jabatannya sementara untuk diperiksa lebih lanjut.

"Selain memaksa anak membayar SPP, uang SPP ini diperuntukkan untuk tunjangan guru.

Ini yang tidak boleh. Sehingga apabila terbukti bersalah akan dicopot. Tetapi saat ini kami nonaktifkan untuk ditindak lanjuti lebih lanjut pemeriksaannya

Dijelaskan Alex, uang SPP ini hanya boleh untuk gaji guru honorer. Bukan untuk ASN yang merangkap jabatan.

"Iya semacam gini ada orang ini yang terinfo Kacabdis uang SPP untuk honor ASN di sekolah itu gak boleh. Contoh gaji guru yang non ASN boleh, dia bukan ASN ini yang gak boleh. Guru jabat wakil kepsek ini dapat honor tunjangan jabatan itu gak boleh," katanya.

"Itu namanya penyalahgunaan peruntukan SPP. Dan perlu diluruskan, program sekolah gratis untuk Kabupaten Nias baru berjalan di tahun 2026 mendatang," jelasnya lagi.

Baca juga: Curi Alat Elektronik di Puskesmas Sigumpar, JS Diringkus di Taput

Baca juga: SOSOK Raja Mswati III Boyong 15 Istri dan 100 Pelayan Naik Jet Pribadi Liburan di Dubai UEA

Baca juga: PERMINTAAN TERKAHIR Bocah 9 Tahun Sebelum Meninggal: Mau Pindah Sekolah, Karena Dipukul Teman

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution turut merespon siswi yang diduga tak bisa ikut ujian karena menunggak uang SPP.

Bobby menegaskan, akan segera mengecek dan menindak tegas kepala sekolah apabila terbukti bersalah.

"Enggak ada itu, gak boleh seperti itu. Yang pasti tidak ada hal-hal, masalah bayar-membayar yang menyebabkan anak-anak kita tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Apalagi ujian," jelasnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan