Proyek Pekerjaan Umum di Sumut Kerap jadi Ladang Korupsi, ini Tanggapan Menteri Dody

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi perihal ramainya praktik korupsi di Kementerian PU yang berlangsung sejak lama di wilayah Sumatera Utara. 

Dody pun mengakui perlunya kesadaran untuk memberantas praktik praktik korupsi sulit tanpa adanya kesadaran. 

"Korupsi itu susah, musti orang perorang, ada pengawasan yang kita kerjakan secara ke PU an," ungkap Dody saat meninjau flood way Sei Kambing , Sabtu (8/11/2025). 

Dody pun menegaskan akan melakukan pengawasan pada proyek proyek yang dikerjakan Kementerian PU.

Selain melibatkan aparat penegak hukum, Dody juga meminta agar masyarakat terus memantau pekerjaan pekerjaan yang dilakukan. 

"Bekerja sama dengan masyarakat setempat dan kita selalu aparat kita libatkan selalu, hingga kalau banyak yang melihat banyak yang mengawasi, keinginan atau niat korupsi itu sangat sangat berkurang kira kira begitu," ujar Dody. 

Sebelum, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik korupsi di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) dalam kasus korupsi, yang turut menjerat Kadis PUPR Topan Ginting. 

Akibat kasus itu, Kementerian PU kemudian menonaktifkan tiga pejabat BBPJN. Mereka diantara Heliyanto yang kini sebagai tersangka. Ia merupakan Pejabat Pembuatan Komitmen di Pelaksana Jalan Nasional. 

Kemudian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara (BBPJN) nonaktif Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja,  dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan, Dicky Erlangga. 

Dalam persidangan di Pengadilan Medan, Heliyanto mengaku bila pekerjaan proyek di BBPJN telah diatur untuk dimenangkan kontraktor yang sudah ditunjuk hingga pembagian fee. 

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan