Penanganan Longsor Rampung Sebelum Nataru, Menteri PU Tinjau Jalan Medan – Berastagi

Masyarakat Diminta Ikut Awasi Proyek 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi perihal ramainya praktik korupsi di Kementerian PU yang berlangsung sejak lama di wilayah Sumatera Utara. Ia mengakui perlunya kesadaran terkait hal tersebut.

"Korupsi itu susah, musti orang per orang, ada pengawasan yang kita kerjakan secara ke-PU-an," ungkap Dody saat meninjau Flood Way Sei Kambing , Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan akan melakukan pengawasan pada proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PU.

Selain melibatkan aparat penegak hukum, Dody juga meminta agar masyarakat terus memantau pekerjaan yang dilakukan.

"Bekerja sama dengan masyarakat setempat dan aparat kita libatkan selalu, hingga kalau banyak yang melihat banyak yang mengawasi, keinginan atau niat korupsi itu sangat berkurang, kira-kira begitu," ujar Dody.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik korupsi di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) yang turut menjerat Kadis PUPR Topan Ginting.

Akibat kasus itu, Kementerian PU kemudian menonaktifkan tiga pejabat BBPJN. Mereka diantaranya Heliyanto yang kini sebagai tersangka. Ia merupakan Pejabat Pembuatan Komitmen di Pelaksana Jalan Nasional.

Kemudian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara (BBPJN) nonaktif Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja,  dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan, Dicky Erlangga.

Dalam persidangan di Pengadilan Medan, Heliyanto mengaku bila pekerjaan proyek di BBPJN telah diatur untuk dimenangkan kontraktor yang sudah ditunjuk hingga pembagian fee.