Penanganan Longsor Rampung Sebelum Nataru, Menteri PU Tinjau Jalan Medan – Berastagi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan longsoran di ruas Jalan Medan–Berastagi, tepatnya di kawasan Sembahe, Kabupaten Deliserdang, Sabtu (8/11/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres pengerjaan proyek penanganan bencana berjalan sesuai target menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Dody didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) Sumut Hardy Siahaan, Kepala Balai Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan Feriyanto Pawenrusi, serta sejumlah pejabat dari Kementerian PUPR Pusat dan Daerah.

"Lokasi di sini memang sangat curam dan berpotensi longsor. Ada dua titik yang kondisinya paling parah, dan untuk itu kami menggunakan teknologi baru dari Eropa. Tiangnya pun diimpor dari Eropa,"  kata Dody.

Baca juga: TANAH Longsor di Trenggalek Timbun Rumah Warga, 2 Orang Meninggal dan 2 Hilang

Ia menambahkan, sebagian besar pekerjaan lainnya tetap dikerjakan di Indonesia. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek telah mencapai sekitar 70 hingga 74 persen, dan ditargetkan rampung pada awal Desember 2025, sebelum masa libur Nataru.

"Kami berharap seluruh pekerjaan bisa selesai sebelum Natal dan Tahun Baru, agar jalur Medan–Berastagi aman dilalui masyarakat," ujarnya.

Dody menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 21 titik rawan longsor, dengan 12 titik utama yang menjadi prioritas penanganan.

Dari jumlah tersebut, hanya dua titik yang menggunakan teknologi khusus dari Eropa, sementara titik lainnya dikerjakan dengan metode standar yang sudah teruji.

Terkait kendala di lapangan, Dody mengakui kondisi medan yang curam menjadi tantangan tersendiri.

"Karena struktur batu di sini, proses menempelkan kawat pelindung tebing tidak mudah. Perlu pengeboran dan tenaga kerja yang harus bergelantungan di ketinggian. Keselamatan pekerja menjadi prioritas utama kami," tegasnya.

Selain itu, jalur yang sempit membuat aktivitas pengerjaan sedikit mengganggu lalu lintas. Namun, pihaknya berupaya meminimalkan dampak tersebut.

Secara Nasional, kata Dody, Kementerian PUPR juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Tim satgas kebencanaan telah disiagakan di berbagai wilayah dengan dukungan alat berat, truk, dan personel yang siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan.

“Setiap musim hujan, kami selalu memantau dan memperkuat tebing-tebing di jalur strategis, baik jalan nasional, provinsi, mau pun kabupaten. Ini bagian dari tugas rutin kami untuk menjaga konektivitas dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya.

Mengenai anggaran, Dody memastikan dana yang dialokasikan pemerintah saat ini cukup untuk penyelesaian proyek.

"Insyaallah cukup. Namun kalau nantinya dibutuhkan tambahan, tentu akan kami ajukan lagi. Semua ini untuk kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Masyarakat Diminta Ikut Awasi Proyek 

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menanggapi perihal ramainya praktik korupsi di Kementerian PU yang berlangsung sejak lama di wilayah Sumatera Utara. Ia mengakui perlunya kesadaran terkait hal tersebut.

"Korupsi itu susah, musti orang per orang, ada pengawasan yang kita kerjakan secara ke-PU-an," ungkap Dody saat meninjau Flood Way Sei Kambing , Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan akan melakukan pengawasan pada proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PU.

Selain melibatkan aparat penegak hukum, Dody juga meminta agar masyarakat terus memantau pekerjaan yang dilakukan.

"Bekerja sama dengan masyarakat setempat dan aparat kita libatkan selalu, hingga kalau banyak yang melihat banyak yang mengawasi, keinginan atau niat korupsi itu sangat berkurang, kira-kira begitu," ujar Dody.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik korupsi di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) yang turut menjerat Kadis PUPR Topan Ginting.

Akibat kasus itu, Kementerian PU kemudian menonaktifkan tiga pejabat BBPJN. Mereka diantaranya Heliyanto yang kini sebagai tersangka. Ia merupakan Pejabat Pembuatan Komitmen di Pelaksana Jalan Nasional.

Kemudian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara (BBPJN) nonaktif Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja,  dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan, Dicky Erlangga.

Dalam persidangan di Pengadilan Medan, Heliyanto mengaku bila pekerjaan proyek di BBPJN telah diatur untuk dimenangkan kontraktor yang sudah ditunjuk hingga pembagian fee.