Ada Sekolah Gratis, Anggaran Terbesar APBD Sumut di Pos Dinas Pendidikan dan PU 

Menurutnya, setelah R-APBD sudah disahkan, hasilnya dikirim terlebih dahulu ke Kemendagri. Dan hasil dari Kemendagri mendapatkan sejumlah catatan.

"Kemarin, pihak banggar juga sudah mengadakan rapat, untuk menyikapi evaluasi dari Kemendagri terhadap RAPBD 2026. Isinya Kemendagri Meminta reformulasi target PAD yang harus realistis dan reformulasi anggaran di sejumlah dinas pasca bencana banjir dan longsor," ucapnya.

Untuk itu ia meminta, Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk segera memperbaiki APBD 2026  sesuai arahan Mendagri.

"Kita meminta Gubsu untuk menyikapi segera apa-apa yang menjadi arahan mendagri terhadap APBD 2026. Ikuti dan perbaiki sesuai dengan prosedur, potensi dan realistis dari Kemendagri," jelasnya.

Sementara untuk reformulasi anggaran  pasca bencana di sejumlah dinas, diharapkannya tidak  mengganggu anggaran yang juga menjadi kebutuhan masyarakat.

"Seperti anggaran bansos dan perbaikan infrastruktur itu jangan dipangkas abis. Tidak bisa alasan bencana, semua kebutuhan untuk masyarakat ditiadakan. Pemerintah harus cerdas dan kreatif untuk memindahkan anggaran yang penting dan tidak penting," tutupnya.