Prof Ningrum: Perusahaan dan Pebisnis Perlu Kepastian Hukum Dalam Berinvestasi 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Prof Dr Ningrum Natasya Sirait SH MLi mendorong kepastian hukum dalam proses berbisnis di Indonesia, khususnya Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, kepastian hukum ini penting bagi kalangan dunia usaha terutama perusahaan.

Pernyataan ini disampaikan Prof Ningrum menyoroti maraknya tren penegakan hukum yang berpotensi mengkriminalisasi keputusan bisnis. Sebagai akademisi yang belajar ilmu hukum puluhan tahun, Profesor Ningrum menjelaskan, hukum akan mencari keadilan lewat jalannya. 

Menurutnya, lembaga-Lembaga peradilan harus berani menjustifikasi, mempertimbangkan dan mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru dalam menyikapi berbagai perkara hukum yang berkaitan dengan dunia usaha.

Baca juga: UMSU Gelar Seminar Bahas Pengalihan Aset PTPN dari Perspektif Hukum dan Administrasi

Baca juga: Pengalihan Aset PTPN Dinilai Bukan Serta-Merta Persoalan Pidana

"Apalagi, semua orang tahu Indonesia sedang butuh-butuhnya masuknya investasi dan saat ini tugas Presiden Prabowo Subianto lagi gencar-gancarnya kemana-mana menggaet investor, baik dalam maupun luar negeri. Investasi itu dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi supaya kita mendapat pemasukan dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat," tulis Prof Ningrum melalui WhatsApp, Senin (01/06/2026).

Profesor Ningrum menjelaskan, hukum dan ekonomi itu dua hal seperti air dan minyak. Keduanya bisa berjalan seiring, tak bisa hukum duluan atau ekonomi duluan. Dunia usaha fluktuatif dan berorientasi pada profit sementara hukum perlu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurutnya, ada pesan sangat konstruktif untuk pemerintah. Jika memang mau meng-glorifikasi semangat untuk investasi dan berusaha berbisnis, maka kata kuncinya adalah berikan kepastian hukum sebagai suatu parameter universal seperti di berbagai negara . 

"Fairness juga menjadi kata kunci. Bisnis adalah profit oriented. Kalau mau sosial ya kendaraannya Yayasan," kata Guru Besar Hukum Persaingan Usaha itu. 

Perusahaan memang didesain sebagai kendaraan untuk mencari untung. Sekarang itu dunia usaha perlu kepastian, kemanfaatan dalam menjalankan usahanya. Tetapi dilapangan kerap terdengar keluhan para pelaku usaha mengenai masalah hukum yang dihadapi ketika usaha sudah berjalan.

Setiap pelaku usaha, jelasnya, tentu sudah mempunyai studi kelayakan dan risk calculation ketika memutuskan untuk melakukan suatu Kerjasama dalam usaha. 

Baca juga: Pakar Hukum UMSU: Pengalihan Aset PTPN Lebih Tepat Diselesaikan Secara Administratif

Baca juga: Bahas Pengalihan Aset PTPN dari Berbagai Aspek, Isu Sensitif yang Jadi Pembahasan Publik 

Guru Besar Hukum Persaingan Usaha USU ini mengingatkan, agar hukum tidak digunakan penguasa dengan mengatakan ini policy atau kebijakan, akan tetapi tidak mempertimbangkan semua aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi para pelaku usaha pebisnis yang telah sepakat untuk melakukan kerjasama. 

"Janganlah apa yang sudah dibangun dengan landasan kepercayaan untuk tujuan ekonomi tadi kemudian dengan alasan hukum memutar balikkan kebijakan dan keputusan kerjasama. Saat ini memang semua aspek digunakan untuk tujuan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan keuntungan, apakah dalam bentuk infrastuktur, property dan lain sebagainya. Sehingga kerjasama dengan berbagai model sangat berkembang saat ini,” paparnya.

"Dalam hal inilah hukum memainkan peranan penting memberikan kepastian hukum dan bukan malah sebaliknya, menjadi masalah hukum," pungkasnya. (*)