Kemenko Polkam Gelar Rakor Pemanfaatan Data & Info Kewilayahan di Sumut Dorong Sinergi Pusat-Daerah

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Kemenko Polkam Gelar Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan di Sumut, Dorong Sinergi Pusat dan Daerah untuk Optimalisasi Program Prioritas Pemerintah

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Kewilayahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah dan pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, pada Selasa 12 November 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah se-Sumatera Utara, termasuk Wakil Bupati Toba, Audi Murphy O Sitorus, yang hadir bersama Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, Hendra Butarbutar, serta Kabid Bappeda Kabupaten Toba, Gibson Sitinjak.

Turut hadir pula Kasdim 0210/TU, Mayor AS Butarbutar yang mewakili Dandim 0210/TU, perwakilan Polres Toba, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toba.

Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Manna Wasalwa Lubis, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam arahannya menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan publik dan percepatan pembangunan.

“Data yang valid dan terintegrasi akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah serta memastikan program prioritas nasional berjalan efektif dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kemendagri, BPS, Kemensos, dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang membahas integrasi data kependudukan, statistik kesejahteraan, perlindungan sosial berbasis data, serta pemanfaatan teknologi geospasial dalam pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini, Kemenko Polhukam berharap seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat memperkuat kerja sama dalam pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai fondasi kebijakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(*)