Kasus Korupsi
Kasihan Masyarakat selalu Dikasih Alasan Tak Ada Blangko e-KTP, Faktanya Banyak Pejabat Korupsi
"Cukup banyak WNI yang belum punya e-KTP, alasan blangko habis, blangko hilang, tapi faktanya banyak pejabat publik yang terindikasi kasus korupsi,"
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono, menganggap ada keadaan yang ironis.
Pasalnya, di saat masyarakat masih banyak yang belum menerima haknya mendapatkan e-KTP, di sisi lain sejumlah pihak secara beramai-ramai mengkorupsi anggarannya.
Baca: Mengejutkan, Mama Muda Ini Rela Jual Tubuh Layani Seks Tiap Pria demi Kecantikan, Kok Bisa?
"Pelakunya zalim sekali. Cukup banyak WNI yang belum punya e-KTP, alasan blangko habis, blangko hilang, tapi faktanya banyak pejabat publik yang terindikasi kasus korupsi," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3).
Baca: Penampilan Terbaru Annisa Pohan Terbaru Dicecar Komentar Pedas, Jilbabnya Apa Kabar? Ini Fotonya
Anggaran proyek e-KTP jumlahnya mencapai Rp 5,9 triliun. Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP.
Baca: Eks Politisi Demokrat Ini Menyeberang Dukung Ahok-Djarot, Kenapa?
Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun, dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI kala itu.
Agus mengatakan, hal tersebut menunjukkan, hasil survei bahwa DPR RI merupakan lembaga terkorup tidak meleset.
Baca: Menteri Rini Diminta Copot Pejabat BUMN yang Tersangkut Kasus e-KTP
Manajer Advokasi, Riset, Kampanye YAPPIKA, Hendrik Rosdinar juga mengatakan bahwa kasus korupsi e-KTP telah mencederai hak dasar masyarakat untuk mendapatkan kejelasan identitas.
Saat ini, e-KTP banyak dibutuhkan sebagai syarat untuk terdaftar sebagai pemilih pada pemilu, untuk akses layanan kesehatan, dan lain sebagainya.
"Kalau kita lihat peta aktornya, megakorupsi e-KTP mengonfirmasi DPR masih jadi sarang mafia anggaran. Begitu sistematis diprogram sejak awal untuk dikorupsi," kata Hendrik.
Baca: Kasus Korupsi e-KTP Bersihkan Orang-orang Korup di Dalam Pemerintahan Jokowi
Baca: Menteri Rini Diminta Copot Pejabat BUMN yang Tersangkut Kasus e-KTP
