Zeira Salim Ritonga Khawatir LPjP TA 2018 Cacat Hukum karena Ditandatangani saat Rapat Tidak Kuorum
Rapat Paripurna tersebut dijalankan tanpa kehadiran penuh anggota dewan atau tidak kuorum.Rapat tersebut hanya dipimpin oleh dua pimpinan DPRD SumuT
Penulis: Satia |
lihat foto
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Zeira Salim Ritonga Khawatir LPjP TA 2018 Cacat Hukum karena Ditandatangani saat Rapat Tidak Kuorum. Anggota dewan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara di antara bangku yang kosong di DPRD Sumut, Medan, Selasa (9/7/2019). Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut itu dilakukan pengambilan keputusan terhadap raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut TA 2018 dan laporan hasil sinkronisasi badan anggaran DPRD sumut dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Sumut.
Zeira Salim Ritonga Khawatir LPjP TA 2018 Cacat Hukum karena Ditandatangani saat Rapat Tidak Kuorum
TRIBUN-MEDAN.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menaruh curiga atas Rapat Paripurna Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana (LPjP) Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2018.
Sebab, rapat Paripurna tersebut dijalankan tanpa kehadiran penuh anggota dewan atau tidak kuorum. Kemudian, rapat tersebut hanya dipimpin oleh dua pimpinan DPRD Sumut.
Anggota DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menilai bahwa pimpinan dewan telah melanggar tata tertib proses rapat.
Apalagi, penandatangan LPjP TA 2018 dilakukan tanpa melihat kuorum atau tidak.
"Kita menduga Pimpinan Telah Menabrak Tatib DPRD. LPjP ditandatangani pimpinan dewan tanpa kuorum dewan pada saat Paripurna," kata anggota banggar DPRD Sumut ini, Rabu (10/9/2019).
Dirinya menilai, bahwa pelaksanaan rapat istimewa tersebut dilaksanakan tanpa melihat proses hukum.
"Hal ini sangat dikwatirkan, sebab pengesahan dan Penandatanganan keputusan Bersama antara DPRDSU denga Gubernur terhadap LPJP APBD 2018 dikwatirkan Akan Cacat Hukum," kata Zeira Salim.
Baca: 12 Tahun Tak Bisa Bicara, Ternyata Ada Koin yang Tersangkut di Tenggorokan Wanita ini tanpa Disadari
Baca: RESMI, HP Baru Infinix S4 Diluncurkan, Spesifikasi Infinix S4,Promo Ponsel Jual Perdana Rp 1.999.000
Baca: KEBERANIAN Kapolri Tito di Hadapan Presiden Jokowi, Apungkan Asa Naik Tunjangan Kinerja 100 Persen
Penandatangan LPjP TA 2018 ini, kata dia, seharusnya dapat ditandatangani apabila melihat jumlah kehadiran dewan dan pimpinan minim.
"Sebab Pengambilan Keputusan tersebut harus kourum sebagai pemenuhan sarat utuk dilanjutkannya sidang Paripurna LPjP," ujarnya.
Baca: Balita Tersedak Roti saat Berada di Rumah Pengasuhnya, Meninggal setelah Tak Sadar Selama 4 Hari
Baca: Kubu Prabowo Masih Ngotot Gugat Pilpres, Ajukan Lagi Kasasi ke MA, Ini Respons Yusril Ihza
Baca: AHOK TERBARU - Vlog Ahok (BTP) Coba MRT, Berdiri di antara Penumpang, Harapannya pada Pemprov DKI
Zeira mengatakan, bahwa pimpinan dewan saat rapat dipimpin oleh Aduhot Simamora dan Ruben Tarigan telah mengabaikan masukan para anggota.
"Namun hal tersebut diabaikan pimpinan degan mengabaikan intruksi dari anggota DPRD yang lain," kata dia.
Ia mengingatkan bahwa tatib DPRD adalah aturan pedoman dalam menjalankan aktivitas kelembagaan yang Harus dihormati.
LPjP 2018 Masih banyak membutuhkan Pendalaman, sebab masih debatebel mengenai pembayaran yang dilakukan Pemprov Sumut atas pekerjaan 2017 yang tidak dibahas.
"Belum lagi disanyalir banyak pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Oleh krena itu perlu klarifikasi yang lebih mendalam atas temuan ini," ujarnya.
Baca: Reaksi Menohok Yusril Ihza Mahendra Menyasar Prabowo-Sandi soal Kasasi ke MA: Ada Kesalahan Berpikir
Baca: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kecelakaan Kerja dan JHT untuk Ahli Waris Rp 662.225.830 Juta
Baca: Rizieq Shihab - AKHIRNYA Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Puan Maharani Tegaskan soal Rizieq Shihab
Pria ini menilai bahwa pimpinan dewan telah memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan rapat Paripurna tersebut.
Rapat yang berjalan alot tersebut, kata Zeira jelas merendahkan Marwah DPRD Sumut.
"Pimpinan jangan seolah-olah memaksakan keadaan dengan Melaksanakan penanda tanganan tanpa mekanisme yang ada. Tolong dijaga marwah lembaga ini agar dipandang lembaga tidak mampu menjalankan fungsinya," ujarnya.
(cr19/Tribun-Medan.com)
![[FULL] Citra Kabinet Prabowo Tercoreng Ulah Ebenezer, Pakar Peringatkan RI Resiko 'Angkut' Relawan](https://img.youtube.com/vi/tp44gIVjStk/mqdefault.jpg)
