Gerindra Sumut Keluarkan Sikap Tolak Kenaikan Harga BBM

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang tidak tepat. Sebab kenaikan BBM ini akan semakin mempersulit dan membebani kehidupan rakyat. Daya beli masyarakat akan menurun akibat kenaikan BBM memicu kenaikan sejumlah harga pokok dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Disamping itu, tidak ada langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintah sebelum kenaikan harga BBM. Demikian sikap Partai Gerindra yang disampaikan Ketua DPD Gerindra Sumut, Ramses Simbolon didampingi Sekretaris Sri Kumala, Bendahara Richard Sidabutar, Wakil Ketua Taroni Hia, Partahi H Hutagalung, Selwa dan pengurus DPD Gerindra Sumut lainnya. Juga hadir Ketua DPC Kota Medan Yohana Pardede, Wakil Ketua Gelmok Samosir, Dingin Pakpahan SH dan 21 Pengurus PAC Gerindra se-Kota Medan, Selasa (20/3).

Menurut Ramses, kenaikan harga BBM bukanlah solusi untuk menekan beban subsidi di APBN. "Partai Gerindra adalah partai pejuang karenanya ada lima alasan Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM. Pertama, kenaikan harga BBM hanya semakin mempersulit kehidupan rakyat. Kedua, pemerintah semestinya melakukan evaluasi atas produksi minyak dan gas nasional yang terus menurun di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Turunnya produksi minyak dan gas itu akibat kurangnya eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja operasi yang sudah ada. Kalau produksi nasional naik dan impor turun, harga akan terjangkau meskipun harga minyak dunia naik," paparnya.

Sedangkan alasan ketiga, lanjutnya, seharusnya pemerintah menghemat anggaran untuk belanja pegawai yang terus meningkat sementara subsidi BBM turun drastis. Jika dikalkulasi dengan tepat, tentu bisa menghemat APBN tanpa perlu menaikan BBM.
Keempat, pemerintah harus memikirkan energi alternatif yang terbarukan seperti biodiesel dan bietanol. Lalu penggunaan panas bumi untuk jangka menegah dan panjang. Kelima, jangan sampai penghitungan harga BBM tergantung pada mekanisme pasar.
"Sesuai konstitusi, negara kita ini bukan negara kapitalis," ucapnya. Terkait rencana pemerintah yang akan menyalurkan dana bantuan langsung tunai (BLT) sementara sebagai kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat kecil, kata dia, tidak akan menjadi solusi baik.

Bantuan tunai tersebut karena tidak akan berarti apa-apa dengan melejitnya harga kebutuhan bahan pokok selepas kenaikan harga BBM. "Yang akan paling terpukul selain rakyat kecil adalah UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil. Kenaikan ini juga akan berdampak ke biaya pendidikan yang tinggi, sehingga berapa siswa/pelajar akan drop out. karena tidak sanggup lagi membeli  buku, dan peralatan sekolah yang harganya juga naik, termasuk uang sekolah maupun angkos bus," paparnya.

Sementara anggota DPC Gerindra Medan yang hadir dalam acara ini juga menyuarakan kalau pihaknya akan turun ke jalan  bersama rakyat menolak kenaikan harga BBM di DPRD Medan maupun DPRD-SU sebelum kenaikan harga BBM ditetapkan, 1 April 2012.
Hal dilakukan mereka sebagai bentuk membuktikan gerakan Gerinda dan kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat saat ini.(*/akb/tribun-medan.com)