Kapolres Binjai Ditertawai dan Dikatakan Tidak Mengetahui Aturan

TRIBUN-MEDAN.COM, BINJAI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Binjai kecewa terhadap pernyataan Kapolres Binjai, Musa Tampubolon, yang mengatakan aksi unjukrasa HMI Cabang Binjai pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 di Tugu Perjuangan Binjai tidak mempunyai izin. “Sangat kita sayangkan pernyataan Kapolres Binjai, Musa Tampubolon yang naïf, karena mengatakan unjukrasa harus mempunyai izin,” keluh Sabrina Chairani Sikumbang saat Konfresi Pers di Warkop Lapangan Merdeka Binjai, Jumat (30/3/2012).

Berdasarkan Undang – Undang No 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tidak ada menjelaskan bahwa unjukrasa atau demonstrasi dapat dilaksanakan harus mempunyai izin dari instansi kepolisian. Oleh karena itu, Sabrina Chairani Sikumbang yang akrab disapa Rani menilai Kapolres Binjai Musa Tampubolon tidak mengetahui aturan tentang menyampaikan pendapat di muka umum. “Baru kali ini saya dengar pernyataan unjukrasa harus punya izin, sungguh naïf sekapasitas Kapolres buta aturan,” tegas Rani.

Dalam Undang – Undang No 9 Tahun 1998, lanjut Rani, elemen maupun organisasi masyarakat yang hendak melakukan unjukrasa hanya memberikan pemberitahuan kepada Polres dalam bentuk surat. “Dalam penyampaian surat pemberitahuan tersebut, memang harus menjelaskan kapan, dimana, apa saja alat peraga yang akan dibawa. Kemudian surat tersbut harus disampaikan 3 x 24 jam sebelum unjukrasa dilakukan. Nah, kami sudah melakukan itu, namun Polres Binjai tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP),” ucap Rani.

Dengan tidak dikeluarkannya, STTP tersebut, menurut Rani, Kapolres Binjai Musa Tampubolon justru telah melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang No 9 Tahun 1998. “Perlu ditegaskan dengan tidak adanya STTP bukan berarti tidak mempunyai izin menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, bila alasan Kapolres Binjai unjukrasa di obejk vital terlalu mengada – ada. Justru kepolsianlah yang membuat kemacetan jalan karena berbaris di jalan,” kata Rani menepis tudingan Kapolres Binjai HMI mengganggu ketertiban umum.

Dengan beberapa alasan tersbut, Rani tertawai Kapolres Binjai Musa Tampubolon, sambil menyebut Musa aneh dan lucu. “Dulu pernah terjadi aksi unjukrasa di tempat yang sama (Tugu Perjuangan Binjai), namun tidak pernah mendapat kendala apapun dari pihak kepolisian. Dari sikap Kapolres ini dapat dikatakan Kepolisian ingin menginvertensi aksi solidaritas mahasiswa menolak kenaikan BBM, artinya Kapolres Binjai Musa melindungi pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin. Kepolisian Binjai adalah antek – antek SBY,” terang Rani kemudian tertawa.(ibr/tribun-medan.com)