Tolak Kenaikan BBM

Kaya Sumber daya Alam, Rakyat Tetap Miskin

Lagi-lagi aksi unjukrasa penolakan rencana kenaikan harga BBM di Kota Pematangsiantar tidak mendapat respon

Kaya Sumber daya Alam, Rakyat Tetap Miskin - Demo_FPRS.jpg
Tribun Medan/ Adol
Laporan Wartawan Tribun Medan/ Adol Frian Rumaijuk

TRIBUN-MEDAN.com, PEMATANGSIANTAR - Lagi-lagi aksi unjukrasa penolakan rencana kenaikan harga BBM di Kota Pematangsiantar tidak mendapat respon dari pemerintah setempat. Kepala daerah yang diharapkan pengunjukrasa menerima dan menanggapi aspirasinya tak kunjung diperoleh.

Seperti aksi yang dilakukan Front Persatuan Rakyat Siantar (FPRS), Jumat (30/3/2012). Unjukrasa digelar di depan Balai Kota Jl Merdeka, dilanjutkan dengan konvoi keliling kota Pematangsiantar. Dan dilanjutkan di depan kantor DPRD Kota Pematangsiantar.

Saat melakukan aksi di depan balai kota, massa yang dipimpin oleh Parluhutan Banjarnahor itu menyampaikan aspirasinya sekitar 75 menit dalam orasi-orasi yang disampaikan. FPRS merupakan gabungan dari LMND, PMKRI, PMII, REPDEM, AMIK Tunas Bangsa, GP Ansor, FPD, dan PRD.

Blokade personil kepolisian dan satuan polisi pamong pradja menjadi penjamu aksi setiap kali ada aksi. Sementara mewakili pihak Pemko dihadirkan Jumadi Asisten Bidang Pemerintahan. Jumadi terlihat dikawal oleh kepolisian dan hanya diam.

"Turunkan SBY, turunkan SBY," teriak massa. Orator massa dilakukan bergantian dari masing-masing elemen. Sementara orator bersuara, akhirnya massa diinstruksikan untuk duduk bersama di depan blokade polisi tersebut.

Fransiskus Sihombing dalam orasinya mengatakan, bahwa Kenaikan Harga BBM adalah akibat atau dampak dari adanya kejahatan ekonomi yang dipimpin sistem imperialisme.

"Penjajahan yang terjadi sampai saat inin bukan lagi menggunakan senjata. Kita dijajah dengan penanaman modal dari negara asing," katanya.

Saat ini, kaum intelektual bangsa Indonesia dibanderol dengan harga termurah di dunia. Meski pasal 33 UUD 1945 mengatur kemandirian bangsa Indonesia. Akibat dianggap telah menghianati UUD, aparat hukum atau kepolisian diminta tangkap dan adili Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.

Saat ini, kekayaan alam yang melimpah harus menanggung malu menjadi negara miskin di dunia. Kalau rejim SBY tidak berencana menaikkan harga BBM, maka rakyat Indonesia tidak ribut dan terjadi kerugian yang timbul saat ini.(afr /www.tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved