(Kepercayaan Batak Karo) Pemena, Minoritas Mencari Pemimpin

Minim Perhatian

Abdi Nusa Sembiring, salahsatu masyarakat Karo yang masih aktif di kepercayaan Pemena, berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait aliran kepercayaan minoritas. Seharusnya, katanya, potensi aliran kepercayaan minoritas ini bisa menjadi salahsatu fokus pemerintah termasuk dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya.

“Banyak kesenian dan kebudayaan kita yang tidak diketahui banyak orang. Termasuk juga teknik pengobatan tradisional Karo yang sudah melegenda. Itu kan aset daerah. Harusnya kita diperhatikan juga,” tegasnya.

Proses politik dalam Pileg dan Pilpres diterjemahkannya sebagai media untuk menentukan nasib bangsa ini. Benar. Dan itu pula yang selalu disosialisasikannya kepada teman-temannya yang masih memeluk kepercayaan ini.

“Kita tidak golput. Sebisa mungkin tidak akan golput. Tapi sebagai kaum minoritas, wajar juga lah kita minta diperhatikan. Walaupun belum tentu juganya nanti itu,” katanya tergelak.

Ia kini tidak lagi mempersoalkan pengakuan untuk administrasi kependudukan mereka bisa tercantum di KTP. Ataupun diberikan peluang untuk ikut menyumbangkan kebijakan-kebijakan publik yang outputnya bisa mengakomodir keinginan mereka.

“Ah, tidak lah. Sia-sia itu. Untuk melakukan kegiatan saja kadang kita tidak diakomodir. Tidak usah berharap terlalu tinggi lah. Lagipula sudah banyak kita (Pemena) yang beragama. Jadi hanya tinggal ritual saja yang dilakukan. Kadang ritual ini pula yang lebih mengental daripada agama yang kita anut,” tambahnya.

Kerinduan untuk lebih dipedulikan dan diakui ini memang menjadi dambaan para penganut aliran kepercayaan minoritas di Sumatera Utara. Itu pula yang dirasakan Ketua Himpunan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Sumut, Marudut Sirait. Nada suaranya terdengar meninggi ketika ditanyakan tentang partisipasi politik penganut aliran kepercayaan di Sumut.

“Ah, tak banyak itu yang aktif. Kita tidak dipedulikan. Tidak diakui,” katanya setengah berteriak. Ada ribuan jumlah anggota penganut kepercayaan di Sumut. Dan semuanya memiliki hak pilih. Tapi hanya sebatas itu. Tidak dilirik, tidak diakui dan bahkan tidak dipedulikan.

“Katanya dulu mau peduli. Tapi faktanya kita ditinggalkan,” katanya. Kali ini dengan suara yang lebih rendah.

Bagaimana mendorong kaum marginal, termasuk penganut Pemena, agar mau memilih dan menyalurkan hak suaranya pada Pilpres nanti ?

“Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, bahwa semua warga negara yang memiliki identitas sah dan terdaftar di TPS berhak untuk memilih dan menyalurkan suaranya. Keberadaan pemilih marginal ini sudah menjadi perhatian KPU dalam mengapresiasi suara mereka. Karena, di beberapa kabupaten kota ada banyak masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap,” komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga.

“Persoalan di lapangan adalah, pemilih minoritas dan pemilih marginal ini perlu mendapat dukungan dan dorongan semangat dari semua kalangan agar mereka mau menyalurkan suaranya,” kata Benget. 

Bagaimana dengan penganut aliran kepercayaan yang tidak terdata? Benget menjanjikan pihaknya akan kembali mengecek apakah para penganut aliran kepercayaan itu sudah terdata sebagai pemilih atau belum.

"Prinsipnya KPU tetap mengacu pada 5 kategori untuk dimasukkan sebagai pemilih yakni Nama, NIK, Alamat, Umur dan Jenis Kelamin, kita tidak pernah menyebutkan soal agamanya," terangnya.