Mediasi Konflik Tanah, Tak Ada Titik Kesepakatan antara Masyarakat Adat, PT TPL Diberi Waktu 7 Hari

Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan titik kesepakatan antarkedua belah pihak baik dari PT TPL dan lima komunitas adat.

Tribun-Medan.com/Frangki Marbun
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi saat penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan perwakilan masyarakat adat di Sumut dengan PT TPL dan Kementerian LHK. Acara berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (3/5/2018). 

Delima juga menjelaskan bahwa MoU penghentian konflik yang diselenggarakan di Hotel Santika tersebut harus memiliki kejelasan dan kesepakatan.

"Wilayah yang dikonflikkan ini harus dikembalikan ke lima komunitas adat ini. Nah untuk lima komunitas adat ini diklaim sebagai wilayah lahan adatnya. Karena masyarakat di situ, lahan mereka itu adalah lahan mata pencaharian, ada pohon aren, menanam tanaman, tempat mengambil kemenyan dan sebagainya. Masalahnya, pihak PT TPL mengklaim juga bahwa mereka sudah punya izin dari kementerian, alau masalah ini, pemerintah kan, enggak pernah tahu bahwa itu wilayah adat lima komunitas ini. Perusahaan ini kan menanam pohon eukaliptus di wilayah tanah adat mereka. Inilah yang menjadi konfliknya," ucapnya lagi.

Sementara Direktur PT TPL Mulia Nauli mengatakan akan menghormati, dan juga semua pihak harus mengikuti semua aturan. "Artinya juga apa yang sudah diusahakan masyarakat dalam konsesi itu, tidak akan mengganggu sampai ada putusannya. Begitu juga masyarakat, supaya tanaman kita tidak diganggu. Jadi masing-masing pihak saling menahan dirilah," kata Mulia. Namun Mulia tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada nota kesepahaman tersebut. 

Ia juga menjelaskan areal lahan yang mereka yakini milik perusahaan, sudah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Perusahaan punya izin dari KLHK. Kalau enggak punya izin, kami enggak berani. Yang sekarang mereka klaim perusahaan yang punah izin. Di dalam izin itu juga kami diwajibkan menjaga segala macam. Dan yang sudah dikelola masyarakat, dibiarkan ke masyarakat, perusahaan juga, karena sudah punya izin, dikelola oleh perusahaan sendiri. Nah masalah tanah adat ini kan harus ada Perda dan segala macam, setelah Perda baru bisa," ucapnya lagi.

Izin Hutan Adat atau Tanah Adat

Baca: Lihat Peta Enclave Sihaporas 1916 Zaman Belanda, Lamtoras Semangat Pejuangkan Tanah Luluhur

Baca: Curhat Warga ke Menteri Siti Nurbaya, Lahan Adat Dicaplok Penjajah Hingga Dikuasai Swasta 

Di lain sisi, Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Manambus Pasaribu mengatakan bahwa tanah adat tersebut sebelumnya Adah milik masyarakat komunitas adat tertentu.

"Kalau melihat kasus ini, ada rencana legitimasi, karena memang dalam proses ini dulu-dulu, umumnya kan masyarakat enggak tahu kelola tanahnya. Loh ini tanah ku, ternyata sudah milik PT TPL. Dan masyarakat juga bilang, setahu kami tanah ini milik kami. Jadi sebenarnya, ini kan mendorong bagaimana pemerintah agar mengeluarkan izin hutan atau lahan tanah adat mereka ini, karena memang dari dulu, lahan itu punya masyarakat," ucapnya kepada Tribun-Medan.com

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved