Mediasi Konflik Tanah, Tak Ada Titik Kesepakatan antara Masyarakat Adat, PT TPL Diberi Waktu 7 Hari

Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan titik kesepakatan antarkedua belah pihak baik dari PT TPL dan lima komunitas adat.

Tribun-Medan.com/Frangki Marbun
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kanan) berjabat tangan dengan Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi saat penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan perwakilan masyarakat adat di Sumut dengan PT TPL dan Kementerian LHK. Acara berlangsung di Hotel Santika Medan, Kamis (3/5/2018). 

Terkait pertemuan tersebut lima komunitas adat Sumatera Utara yakni tokoh adat Nagahulambu, Kecamatan Dolokparibuan, Kabupaten SImalungun diwakili oleh Nursedima Nainggolan, Tokoh adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora diwakili oleh Robert Simamora, Tokoh adat Pargaman Bintang Maria diwakili oleh Pinus Sitanggang, Tokoh Adat Keturunan Ompu Bolus Simanjuntak diwakili oleh Parsaoran Simanjuntak, dan Tokoh Adat Onan Harbangan, Jimmy Mengatur Simanjuntak.

Dalam mediasi tersebut, tidak ditemukan titik kesepakatan antar kedua belah pihak baik dari PT TPL dan lima komunitas adat. Pihak TPL tidak bersedia menandatangi nota kesepahaman.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Irmansyah Rachman memfasilitasi pertemuan para pihak antara PT Toba Pulp Lestari sebagai pemegang IUPHHK-HTI (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri) dengan komunitas adat dari lima wilayah, yakni pertama, Komunitas Adat Nagahulambu, Desa Pondok Bulu, Kecamatan Dolokpanribuan, Kabupaten Simalungun.

Kedua Komunitas Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora Desa Aek Lung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ketiga, Komunitas Adat Keturunan Ompu Bolus Simanjuntak dan Ompu Ronggur Simanjunak, Desa Sabungan Ni Huta IV, Kecamatan Sipahutar- Tapanuli Utara.

Keempat, Komunitas Adat Onan Harbangan, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara.

Dan kelima, komunitas Adat Bintang Maria-Pargamanan, Desa Simataniari, Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Perwakilan kelompok masyarakat Adat di Sumatera Utara bertemu Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kedua dari kanan) di Medan, Kamis (3/5/2018). Dalam pertemuan tersebut, pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Risnan Ambarita dan Jonny Ambarita (kiri dan kedua dari kiri) menyerahkan berkas perjuangan Tano Adat Sihaporas kepada Kementerian LHK.
Perwakilan kelompok masyarakat Adat di Sumatera Utara bertemu Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irmansyah Rachman (kedua dari kanan) di Medan, Kamis (3/5/2018). Dalam pertemuan tersebut, pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) Risnan Ambarita dan Jonny Ambarita (kiri dan kedua dari kiri) menyerahkan berkas perjuangan Tano Adat Sihaporas kepada Kementerian LHK. (Tribun-Medan.com/Frengki Marbun)

Baca: Perjuangkan Tanah Leluhur, Lembaga Adat Sihaporas Surati Presiden Jokowi

Warga masyarakat adat dari Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) juga hadir pada acara ini, yakni diwakili Jonny Ambarita dan Risnan Ambarita.

IUPHHK-HTI adalah ijin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved