Rizal Ramli Sindir Si Mulyani soal Utang Jatuh Tempo Rp 409 Triliun: Lho Kok Baru Ngaku?

TRIBUN-MEDAN.com - Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakui, pembayaran utang tahun 2019 mendatang cukup berat karena utang pemerintah yang jatuh tempo cukup besar menjadi bola liar.

"Tahun depan berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019," ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun.

Walau demikian dia menegaskan, pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.

Sri Mulyani juga pun membeberkan defisit APBN yang terus mengalami penurunan terhadap GDP.

Pada tahun 2015, defisit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen dari GDP senilai Rp 298,5 triliun. Angka ini perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, dan kembali turun pada 2017 menjadi 2,15 persen.

Target defisit APBN pada 2018 pun turun menjadi 2,12 persen.

"Kelihatan bahwa trennya yang mendekati nol dari yang tadinya pernah mencapai 2,59 persen yang terdalam di tahun 2015, itu dikarenakan tahun itu harga komoditas jatuh sehingga counter fiskal hingga defisit," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pada RAPBN 2019 ini, defisit akan diperkirakan di 1,8 persen terhadap GDP. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit paling kecil yang pernah terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari PDB.

"Hanya untuk menggambarkan betapa kerennya berubah sama sekali," ujar dia.

Padahal pernyataan Menkeu Sri Mulyani ini sebenarnya merespons kritikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang  pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). 

Dia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini. Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional. 

Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun.

Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran. 

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli.