RUSUH, Dua Massa Pro dan Kontra Jokowi Saling Lempar Batu di DPRD Sumut, Tonton Videonya. .

Laporan wartawan Tribun Medan/ M Fadli

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dua massa pro dan kontra terkait kepemimpinan Presiden Jokowi memanas di DPRD Sumut, Kamis (20/9/2018).

Kedua massa bertemu saat melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut dengan pengamanan ketat pihak kepolisian.

Dari keterangan Koordinator Aliansi Pergerakan Mahasiswa se-Kota Medan, Wira, kepada jurnalis, kejadian berawal dari lemparan batu dan kayu dari arah massa Pro Jokowi.

"Kita lihat siapa yang melempar kita duluan, siapa yang membawa kayu, dan siapa yang memancing kita marah kawan-kawan," ucap Wira sembari memegang alat pengeras suara.

Tonton suasana di depan Kantor DPRD Sumut;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Baca: HMI Berunjukrasa, Berikan Nilai Merah untuk Kinerja Presiden Jokowi

Baca: Wali Kota Medan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana

Baca: Ingin Lamar CPNS? Ini Berbagai Syarat untuk Mengurus SKCK di Mapolrestabes Medan

Baca: Kisah Para Pemberontak di Rusia: Hidup Cacat Tubuh atau Mati dengan Tragis

Sempat terjadi aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa.

Di mana polisi melakukan fungsinya sebagai penengah dan pengamanan.

"Baik rekan-rekan, jika tidak tenang, terpaksa kami melakukan tindakan kepolisian," ujar Kabag ops Polrestabes Medan AKBP I Gede Nakti.

Akibat aksi ini, Jalan Imam Bonjol di depan Kantor DPRD Sumut ditutup.

Polisi pun terus menengkan massa yang masih memanas.

HMI Beri Nilai Merah untuk Kinerja Jokowi

Ratusan mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjukrasa di depan Kantor DPRD Sumut, Rabu (19/9/2018).

Mereka memberi rapor merah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Alasannya, Jokowi dianggap gagal dalam melaksanakan amanah yang telah dimandatkan oleh Rakyat Indonesia.

"Pemerintah harus segera menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan segala konflik agraria yang ada di Indonesia," kata Ketua HMI Cabang Medan, Angga Saputra, di DPRD Sumut, Rabu (19/9/2018)

"Kita juga meminta kepada pemerintah untuk mengehentikan segala bentuk impor khususnya dalam hal pangan, yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan masyarakat kalangan bawah serta para petani lokal," sambungnya.

Lebih lanjut, HMI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan yang efektif dan pro terhadap kebutuhan masyarakat, serta martabat bangsa dalam hal melemahnya kurs rupiah.

HMI juga menolak dan mengutuk keras terhadap kebijakan pemerintah, terkait tenaga kerja asing pada Perpres No 72 tahun 2014, tentang Tenaga Kerja Asing yang dianggap cacat secara hukum dan merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Aksi mahasiswa ini ditanggapi oleh anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan.

"Kalau bangsa ini mau maju aktivitas Cipayung harus lebih banyak, sepanjang tujuan untuk kebaikan bangsa saya sepakat. Penegakan hukum juga harus secara adil, dalam pengelolaan bangsa yang masih banyak kekurangan," kata Sutrisno diatas mobil komando mahasiswa.

"Tugas kita bersama untuk mengingatkan para penyelenggara pemerintah dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang jelas terhadap aksi kami apresiasi dan mari kita kawal tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi," sambungnya.

Perlu diketahui, dalam aksi unjuk rasa sempat terjadi aksi bakar ban bahkan sempat terjadi aksi dorong-dorongan saat demonstran memaksa masuk kedalam Gedung DPRD Sumut.

(cr3/tribun-medan.com)