Meski Polri Sudah Minta Maaf, Kasus Interogasi Pakai Ular sampai ke Dewan HAM PBB, Ini Tuntutannya

"Sidang Dewan HAM PBB juga dimanfaatkan untuk kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022," ujar Arrmanatha di Jakarta, Kamis (21/2/2019), seperti dikutip dari Antara.

Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan digelar pada November 2019.

Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM mengusung tema "Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" atau Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib menambahkan bahwa Menlu akan melakukan sekitar 15 pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Dewan HAM PBB untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk pencalonan Indonesia tersebut.

"Kampanye sudah kita lakukan terakhir kali saat Pernyataan Pers Tahunan Menlu. Kita juga akan melakukan serangkaian kegiatan untuk menggalang dukungan, baik dalam pertemuan bilateral maupun multilateral, kita sampaikan muatan kepentingan kita untuk pencalonan di Dewan HAM PBB, tentu kita harapkan dukungan solid dari negara sahabat," ujar dia.

Indonesia maju dalam pencalonan keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Kepulauan Marshall

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu Achsanul Habib mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tolok ukur di kawasan Asia-Pasifik untuk isu dan upaya pemajuan nilai-nilai hak asasi manusia.

"Dalam pertemuan Dewan HAM PBB itu, Menlu akan menyampaikan pokok-pokok pikiran dan posisi Indonesia serta capaian domestik dan regional Indonesia dalam isu pemajuan HAM," ujar dia.

Dia menambahkan, beberapa isu kawasan yang akan dibawa dalam agenda dan dibahas dalam partisipasi Indonesia di Sidang Dewan HAM PBB, antara lain isu Palestina dan Myanmar.

Selain itu, beberapa isu lain yang akan menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan Dewan HAM PBB itu adalah hak sipil, hak ekonomi dan sosial budaya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hak-hak penyandang disabilitas.

Artikel ini dikompilasi dari dw indonesia berjudul: Pakar PBB Kecam Pelanggaran HAM oleh TNI/Polri di Papua dan dari Kompas.com dengan judul "Menlu Retno Bakal Hadiri KTT HAM PBB"