Putrinya Tak Mau Menikah Sebelum Dia Keluar Penjara, Terdakwa Koruptor Minta Hukumannya Diringankan

Ia bahkan menuturkan latar belakang partainya yang merupakan partai pemerintahan memudahkannya untuk membangun listrik di desa.

Putrinya Tak Mau Menikah Sebelum Dia Keluar Penjara, Terdakwa Koruptor Minta Hukumannya Diringankan
DANIL SIREGAR
Bupati nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap (tengah) menangis seusai menjalani persidangan, di Pengadilan Negeri, Medan, Kamis (13/12). Agenda sidang bacaan dakwaan, Pangonal ditahan KPK akibat kasus penerimaan fee proyek di lingkungan pemerintah daerah Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018. TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Terdakwa kasus korupsi Bupati Nonaktif Labuhanbatu Pangonal Harahap menangis tersedu-sedu saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Cakra Utama, Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/3/2019).

Di sidang sebelumnya, Pangonal dituntut 8 tahun penjara dengan denda 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta dibebankan hukuman pengganti sebesar Rp 42,28 miliar dan 218.000 Dollar Singapura (SGD).

Bahkan Pangonal juga dituntut pencabutan hak pilih selama 3 tahun 6 bulan.

Jaksa KPK menjerat Pangonal dengan Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan revisi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Pangonal yang mengenakan batik orange dengan rilis bunga ini awalnya dengan seksama mendengar nota pembelaan yang dibacakan oleh tim kuasa hukumnya yang terdiri dari 4 pengacara.

Baca: Hotman Paris Blak-blakan Rindu Mantan Pacar Artis tatkala Berbincang dengan Kiki Fatmala dan Diah

Baca: Hasil Survei Litbang Kompas, Peran Sandiaga Cenderung Lebih Tinggi Dibandingkan Ma’ruf

Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan.
Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)

Di saat gilirannya membacakan pembelaannya pria 49 tahun ini mengungkapkan bahwa dirinya sewaktu bertarung memperebutkan kursi Bupati Labuhan Batu periode 2016-2021 mati-matian hingga berutang.

"Ini merupakan bentuk pengharapan saya kepada Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangakan beban hukuman. Sebelum menjadi bupati, saya tidak mengetahui bahwa penerimaan dari kontraktor adalah sebauah pelanggaran hukum. Saya sendiri adalah seorang kontraktor dimana hal pemberian kepada bupati adalah hal yang sudah bisa. Bahkan ketika bertarung untuk menjadi bupati, saya memang habis-habisan bahkan menjual aset dan hutang ke sana kemari dan akhirnya bisa menang," terangnya.

Ia baru menyadari setelah menjadi bupati bahwa menerima suap dari kontraktor adalah sebuah pelanggaran hukum.

"Setelah itu Saya belajar jangankan menerima untuk menjanjikan saja ternyata sudah melanggar hukum. Saya memang mengetahui bahwa regulasi memperbolehkan untuk memberikan keuntungan 15 persen untuk upah bagi kontraktor. Berhubung saya adalah pengusaha bangunan dan kontraktor bila ada proyek yang dikerjakan dengan benar maka bisa mendapatkan 30 persennya," terangnya.

Ia juga membeberkan track record selama menjabat 2 tahun sebagai bupati yaitu dengan membangun ULP Imigrasi untuk memudahkan pengurusan paspor para warga yang ingin umroh.

Baca: Miliki Hutang Judi yang Besar, Ayah Jual sang Anak kepada Pasutri dengan alasan Sudah Bercerai

Baca: Viral, Ribuan Ikan Bergerak Menuju Daratan di Minahasa Selatan, Warga: Panen Kita, Panen

Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, memeluk kerabatnya usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 subsider empat bulan.
Bupati Labuhanbatu non aktif Pangonal Harahap yang juga terdakwa kasus fee proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu Tahun Anggaran 2018, memeluk kerabatnya usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/3/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Pangonal Harahap dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 250 subsider empat bulan. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)
Halaman
1234
Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Royandi Hutasoit
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved