Ketua MK Ungkap Pemilu 2019 Paling Sulit dan Minta Lakukan Evaluasi di Pemilu Mendatang

"Masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan di MK bisa memantau melalui website kita." jelas Adam yang dalam kegiatan tersebut memberikan materi mengenai Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pemilu Tahun 2019 berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditambahkannya, bahkan saat ini sidang jarak jauh juga sudah dilaksanakan di MK dan tentunya bisa diakses melalui streaming di website tersebut.

Sementara Agung menambahkan bahwa MK juga mengikuti era keterbukaan ini dengan memberikan informasi secara transparan dan terbuka kepada masyarakat melalui media resmi MK.

Ajak Media Bersikap Netral

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo menyatakan bahwa media harus bersikap hati-hati dalam menyikapi perkembangan pemilu. Tak dipungkiri, banyaknya berita hoaks yang beredar membuat suhu politik semakin memanas.

Disamping itu beredarnya berita-berita hoaks juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Menyikapi hal ini, Yosep mengingatkan agar pers menyebarkan informasi yang akurat, faktual dan netral.

"Selain itu kita juga musti bersikap skeptis dan mencari kebenaran atas informasi yang diperoleh, lakukan cek dan ricek," paparnya.

Yosep juga menyinggung soal media sosial saat ini. Dijelaskannya, media sosial hanyalah sebagai informasi awal semata.

Dimana informasi tersebut jika ingin ditelusuri, maka harus dilakukan croscek dan konfirmasi untuk keakuratannya.

Menurutnya dengan memegang teguh kode etik jurnalistik, itu merupakan satu langkah penting guna menangkal hoaks.

"Dalam situasi pemilu seperti sekarang ini, pers juga harus bisa bersikap netral dan menjadi penengah bukan justru menjadi pemain," pungkasnya.

Tenaga Ahli Bidang Pengaduan Dewan Pers, Herutjahjo Soewardo juga mengingatkan pentingnya Kode Etik Jurnalistik yang harus dipegang para wartawan agar tidak salah dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas.

Dikatakannya, aduan yang paling sering terjadi adalah karena wartawan tidak melakukan konfirmasi yang mebuat berita menjadi tidak berimbang.

Budaya Konstitusi tak Hanya Rakyat

Dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai Senin (22/4) hingga Kamis (25/5) para wartawan dibekali berbagai hal seputar hak konstitusi. Diantaranya yang disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti.