TERUNGKAP Begini Licinnya Bambang Widjojanto Berperkara di MK dan Selalu Menang, TKN & KPU Waspada!

"Tinggal kemudian mereka betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional untuk membuktikan itu.

Jangan sampai mereka hanya untuk menghibur pihak-pihak yang berperkara, lalu mengajukan perkara tanpa ada alat bukti yang valid," ujar Feri.

Jika BPN dapat menambah alat bukti yang cukup dan valid, menurut Feri, bukan tidak mungkin hasil pemilu dapat berubah.

"Kalau pihak BPN bisa menambah (bukti) dalam jumlah yang sangat signifikan, tentu saja kalau itu bukti-bukti valid, bukan tidak mungkin ada perubahan hasil pemilu. Hanya sejauh mana bukti ini mampu dikuatkan," katanya.

ETIKA DENNY INDRAYANA DAN BW DISOROT  

Sementara, pengamat politik Ray Rangkuti menilai, langkah Denny Indrayana dan BW menjadi tim kuasa hukum pasangan 02, perlu dipertanyakan.

Terlebih, Denny Indrayana saat ini menjabat sebagai ASN, dan BW merupakan anggota TGUPP DKI Jakarta.

"Memang pendekatannya agak sulit, kalau berkaitan dengan hukum. Tapi kalau secara etik harus dipertanyakan, ini patut atau tidak?" kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) kepada wartawan, Sabtu (25/5/2019).

Sekalipun, pekerjaan mereka saat ini merupakan pekerjaan profesional, namun langkah keduanya kurang tepat, jika didekati dari aspek etik.

Status Bambang Widjojanto di TUGPP, apakah digaji pakai uang APBD DKI atau ada mekanisme lain yang digunakan?

"Ini jelas tidak tepat, meskipun BW menyatakan bahwa akan menjaga netralitas dan menyebut itu kliennya, tapi semua itu ada batas-batasannya juga. Kita lihat, apakah benar mereka tidak menerima gaji dari APBD," paparnya.

Terlebih, kepada BW, Ray Rangkuti meminta agar bisa memperjelas statusnya.

Status dia yang saat ini sebagai anggota TGUPP ini apakah murni melalui gaji belanja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apakah tidak menggunakan APBD DKI?

"Sebenarnya kalau BW menerima gaji nomenklaturnya itu seperti apa? Kalau tidak langsung dari APBD DKI, hal itu akan membuat BW lebih leluasa. Tapi jika langsung dari APBD, tentu harus dibuatkan dan diperkuat aturan jelasnya," beberya.

Ray Rangkuti meminta, Pemprov DKI maupun BW bisa menjelaskan aturannya seperti apa.

"Hal itu agar clear, apabila BW ingin bekerja profesional mendampingi capres 02 menggugat ke MK," cetusnya.

Di sisi lain, Denny Indrayana meminta agar tidak ada pihak yang mengganggu proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Hal itu dikatakan olehnya, menyusul adanya isu yang akan mengangkat kembali kasus yang dialami oleh Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto.

"Saya meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengganggu kinerja tim. Ini saya dapat info ada yang ingin menaikkan lagi kasus Mas BW. Ini kan mereka ada rencana untuk mengganggu," katanya di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/5/2019)

Dirinya meminta agar pihaknya dapat menjalankan proses dengan cara-cara yang baik, dan pihak-pihak yang berperkara di MK untuk beradu argumen ke arah yang lebih sehat.

Denny Indrayana mengungkapkan alasan ikut dalam tim hukum pasangan nomor urut 02 tersebut.

Denny Indrayana merupakan satu dari delapan orang yang ditunjuk oleh Prabowo-Sandi untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi.

Denny Indrayana mengatakan, salah satu alasannya ikut dalam tim yang diketuai oleh Bambang Widjojanto tersebut, tidak lain untuk melihat dan menilai seberapa jujur dan adil Pemilu 2019.

"Kami sesuai dengan pasal 22 ayat 1 UUD 1945, ini perjuangan bersama. Jadi, saya dan rekan-rekan, Mas BW (Bambang Widjojanto) terutama melihat perlu bersama-sama memperjuangkan hal itu," jelasnya.

Dirinya pun optimis gugatan mereka, bukti, dan argumentasi yang dibawa dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai keputusan yang akan ditentukan, akan diserahkan seluruhnya kepada Hakim Konstitusi.

"Bagaimana nanti ditentukan, kami serahkan ke hakim," ucapnya.

Sementara, BPN Prabowo-Sandi berharap para hakim di MK jangan menjadi hakim kalkulator yang hanya fokus pada jumlah suara.

"Kami harap MK jangan jadi hakim kalkulator, karena yang kita lawan itu kecurangan," ucap Andre Rosiade, Juru Bicara BPN.

"Makanya kenapa BPN memilih Bambang Widjajanto (BW) dan Denny Indrayana, karena yang kami lawan itu korupsi politik," tambahnya.

‎"Kita tonton nanti persidangan yang akan buktikan ada serangan fajar. Indikasi dari Timses Jokowi dan partai pendukungnya," bebernya.

"Ini alasan Prabowo-Sandi pilih BW dan Denny Indrayana. Mereka ini pejuang lawan korupsi di Indonesia, dan korupsi politik itu bapak moyangnya korupsi di Indonesia," tuturnya.

Andre Rosiade juga meminta MK tidak masuk dalam pusaran korupsi politik.

Berbicara target kubu pasangan 02 di MK, Andre Rosiade menjawab kubunya berharap MK bisa mendiskuslifikasi Jokowi, dan menetapkan Prabowo sebagai pemenang, lalu dilantik pada 20 Oktober 2019.

Artikel ini dikompilasi dari Wartakotalive dengan judul Kubu Jokowi Bilang Bambang Widjojanto Bisa Wujudkan Ambisi Prabowo karena Alasan Ini, dari Kompas.com dengan judul ""Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"", "KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK",