Ridwan Kamil Angkat Bicara, Sekda Jabar Tersangka Suap Perizinan Meikarta,KPK Beber 2 Tersangka Lagi

"Rahmi kemudian mendapatkan Informasi bahwa tersangka IWK (Iwa) meminta uang Rp1 miliar untuk penyelesaian proses RDTR di provinsi," kata Saut dalam konferensi pers, Senin (29/7/2019).

Saut menuturkan, pada Desember 2017, Iwa telah menerima uang sebesar Rp 900 juta dari Neneng melalui perantara.

Neneng mendapat uang tersebut dari PT Lippo Cikarang pada bulan yang sama.

2 Tersangka Baru Diungkap KPK

//

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pusaran kasus korupsi pembangunan proyek Meikarta yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Baca: Terungkap Pengakuan Menantu Jokowi Bobby Nasution, Masuk Bursa Calon Wali Kota Medan

Baca: KABAR TERBARU Hubungan Cinta Terlarang Kakak Adik Ternyata Akibat Ejekan Teman Gak Jantan, Curhat

Baca: Jokowi Akhirnya Setuju Ibu Kota Baru, Pindah ke Kalimantan, Jokowi: Minta 300.000 Hektare Lagi Siap

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, dua tersangka itu adalah Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto.

Saut menyebut, keduanya ditetapkan dalam dua perkara berbeda.

"Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Saut dalam konferensi pers, Senin (29/7/2019).

Iwa diduga menerima suap terkait Rancangan Detail Tata Ruang Bekasi sedangkan Bartholomeus diduga menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin untuk mengurus perizinan proyek Meikarta.

1. Sekda Jabar Diduga Terima Suap Rp 1 Miliar

Iwa diduga meminta uang sebesar Rp 1 miliar kepada PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk memuluskan proses RDTR di tingkat provinsi.

Baca juga: KPK Tetapkan Sekda Jabar sebagai Tersangka Suap Terkait Proyek Meikarta

Kasus ini bermula ketika Neneng pengajuan Rancangan Perda RDTR pada April 2017. Saat itu, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi.

"Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari Pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut," ujar Saut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa(Dok HUMAS PEMPROV JABAR)