KPK TERKINI - Laode M Syarif Khawatirkan KPK, Ray Rangkuti Pertanyakan Kasus Kakap BLBI, e-KTP . .

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

Lalu ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Keempat, mekanisme penerbitan SP3 oleh KPK.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.

Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

Tujuh poin kesepakatan pemerintah dan DPR tersebut kemudian diterima secara utuh oleh tujuh Fraksi DPR, diantaranya Fraksi PDI, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PAN, dan Hanura.

Dua Fraksi yakni Gerindra dan PKS menerima dengan catatan, yakni soal Dewan Pengawas KPK. Sementara itu satu Fraksi lainnya yakni Demokrat belum memberikan tanggapannya.

"Sehingga 7 fraksi menerima itu secara utuh. Jadi itulah dinamika yang terjadi dalam rapat kerja semalam, bahwa fraksi partai Gerindra dengan fraksi partai keadilan sejahtera belum bisa menerima secara utuh menyangkut revisi UU KPK ini karena berkaitan dengan mekanisme pemilihan dari dewan pengawas," ujar Supratman, Selasa, (17/9/2019). 

 Baca: Akhirnya, Penggajian Anggota DPRD Deliserdang akan Pakai Transaksi Non Tunai

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca: Terbaru BPJS Kesehatan Tunggak Utang Rp 60 Miliar Pada Indofarma, Ini Alasannya

Baca: DOWNLOAD LAGU Alan Walker (Kumpulan Lagu) MP3 & Video: Lily, Darkside, Lost Control dan Lainnya

KPK TERKINI - Laode M Syarif Khawatirkan KPK, Ray Rangkuti Pertanyakan Kasus Kakap BLBI, e-KTP . .