KPK TERKINI - Laode M Syarif Khawatirkan KPK, Ray Rangkuti Pertanyakan Kasus Kakap BLBI, e-KTP . .

KPK TERKINI - Laode M Syarif Khawatirkan KPK, Ray Rangkuti Pertanyakan Kasus Kakap BLBI, e-KTP . .

TRIBUN-MEDAN.COM - KPK TERKINI - Laode M Syarif Khawatirkan KPK, Ray Rangkuti Pertanyakan Kasus Kakap BLBI, e-KTP . ..

//

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif khawatir kerja lembaga antirasuah ke depan tidak terkontrol.

Baca: Lion Air Group Akui Data Pribadi Penumpang Bocor ke Publik, Belum Tau Siapa Pelaku dan Motif

Baca: PENGAKUAN TERBARU Imam Nahrawi tak Bersalah Setelah KPK Jadikan Tersangka Kasus Suap Dana Hibah KONI

Hal tersebut seiring dengan hadirnya Undang Undang KPK hasil revisi yang sudah disahkan DPR.

Satu poin yang dikhawatirkan Laode terkait Dewan Pengawas.

Kata dia, nantinya setiap kerja penyelidikan, penyelidikan, sampai penuntutan, bakal melalui persetujuan Dewan Pengawas.

"Akan menambah rantai pekerjaan yang panjang. Dan Dewan Pengawas bukan penegak hukum. Jadi siapa yang akan mengatur kendali penegakan hukum di dalam KPK," ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Baca: Kemenpan RB Setujui Perubahan Tipe Polres Deliserdang Jadi Polresta

Baca: Polri Mengaku Telah Blokir Rekening Veronica Koman, Penerbitan DPO Menyusul Pekan Depan

Meskipun namanya pengawas, menurut Laode, struktur baru di tubuh KPK tersebut justru memiliki peran setara atau bahkan lebih tinggi dari komisioner KPK.

Beberapa peran itu di antaranya memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan.

Dengan demikian, Dewan Pengawas masuk dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Jadi katanya ini supaya ingin dikontrol, sekarang enggak ada yang bisa mengontrol karena sebenarnya secara teoritis Dewan Pengawas bukan penegak hukum," kata Laode.

Minta KPK dibubarkan

Kepada Tribunnews.com, Ray Rangkuti menilai sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditiadakan setelah Undang-Undang (UU) KPK hasil revisi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (17/9/2019).

Karena tujuh poin perubahan dalam UU KPK hasil revisi itu tidak ada yang lebih mendorong penguatan lembaga antirasuah.