Pimpinan MPR 10 Orang, Minta Anggaran Rp 843 Miliar, Hingga Hidayat Nur Wahid Sebut Tetap Oposisi

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut, partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Editor: AbdiTumanggor
Tribunnews/JEPRIMA
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019-2024 secara aklamasi melalui kesepakatan seluruh fraksi di DPR RI dan juga kelompok DPD RI pada Sidang Paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019) malam. Selama lima tahun ke depan, Bambang Soesatyo akan didampingi oleh sembilan orang wakil, yakni Ahmad Muzani (Gerindra), Ahmad Basarah (PDI Perjuangan), Hidayat Nur Wahid (PKS), Arsul Sani (PPP), Lestari Moe. (Tribunnews/JEPRIMA) 

Pimpinan MPR Jadi 10 Orang dan Minta Anggaran Rp 843 Miliar.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut, partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. (Syahrizal Sidik/Tribunnews.com)

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut, partainya akan tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Keputusan ini, kata Hidayat, karena PKS ingin menyelamatkan kehidupan berdemokrasi.

"Ngapain kemarin kompetisi ada dua capres kalau ujung-ujungnya hanya satu juga (hanya koalisi, tak ada oposisi). Ya berkompetisi itu ada konsekuensinya, jadi kami ingin menyelamatkan demokrasi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Hidayat mengatakan, ada tiga hal besar yang membuat PKS tak ingin bergabung ke pemerintah.

Pertama, PKS ingin konsisten dengan sikapnya selama ini. Hal ini disebut Hidayat sebagai rasionalitas berpolitik.

"Rasional dalam berpolitik adalah ada kompetisi, yang menang silahkan memimpin, yang kalah ya di luar," ujarnya.

Kedua, PKS ingin konsisten atas sikap politiknya. PKS melalui Majelis Syuro sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.

Alasan ketiga, PKS juga mempertimbangkan suara konstituen. Mayoritas pendukung PKS, kata Hidayat, ingin partai pimpinan Sohibul Iman itu tetap menjadi oposisi.

Sebagai partai oposisi, PKS berkomitmen untuk menjadi alat kontrol pemerintah.

Apalagi, berdasar survei, tidak kurang dari 60 persen rakyat masih ingin adanya check and balance pemerintah oleh DPR.

Hidayat yakin, meski Gerindra bakal bergabung ke pemerintah, partainya tidak akan sendirian menjadi oposisi.

"Enggak, enggak akan sendirian (jadi oposisi). Lihat aja, nggak akan sendirian," katanya.

Baca: Saat Prabowo Akan Jadi Menteri Jokowi, Kembali Viral Video Santri yang Sebut Nama-nama Menteri

Baca: Sebelum Bertemu Presiden Jokowi, Ternyata Ini yang Ditanyakan ke Bupati Tetty hingga Disuruh Pulang

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved