Pimpinan MPR 10 Orang, Minta Anggaran Rp 843 Miliar, Hingga Hidayat Nur Wahid Sebut Tetap Oposisi

Seluruh anggota DPR yang hadir pun kompak menyatakan setuju.

Tak ada fraksi yang mengajukan keberatan atau interupsi.

Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua.

Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Selain menyetujui UU MD3 menjadi inisiatif DPR, dalam rapat paripurna hari ini seluruh fraksi juga sepakat menerima revisi UU KPK yang juga diusulkan Baleg.

Minta Tambah Anggaran

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan, pagu anggaran tahun 2020 untuk MPR RI sebesar Rp 603.670.269.000.

Anggaran itu diungkap dalam rapat gabungan bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019) lalu.

Anggaran ini direncanakan digunakan untuk program-program MPR.

Mulai dari memenuhi kebutuhan MPR dan alat kelengkapan dewan sekitar Rp 445 miliar hingga program dukungan, manajemen dan teknis MPR sekitar Rp 148 miliar.

Namun, anggaran tersebut dinilai belum cukup.

Pihaknya akan mengusulkan penambahan menjadi sebesar Rp 843.637.277.888.

Artinya, MPR RI merasa, kekurangan sekitar Rp 200 miliar untuk memenuhi seluruh programnya.

Anggota Komisi III dari fraksi PKS Nasir Djamil kemudian mengajukan pertanyaan, apakah pagu anggaran awal sebesar Rp 603 triliun lebih itu sudah termasuk anggaran bagi lima pimpinan MPR RI yang rencananya akan ditambahkan atau belum.

"Pertanyaannya, apakah anggaran ini sudah untuk 10 pimpinan MPR? Kan rencananya begitu (penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10). Apakah ini sudah diperkirakan untuk 10 pimpinan MPR?," tanya Nasir.